JAKARTA, beritapalu.ID | Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk memperluas akses kerja bagi tenaga kerja lanjut usia (lansia). Langkah ini diambil menyusul tren peningkatan populasi lansia di Indonesia yang kini mencapai 11,93 persen dari total penduduk pada tahun 2025.
Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Estiarty Haryani, menyatakan bahwa kenaikan angka harapan hidup menuntut kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif.
“Tingkat partisipasi angkatan kerja lansia masih terbatas. Ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal dan perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Esti dalam Workshop “Inklusi untuk Semua: Lansia Bekerja, Lansia Sejahtera” di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Fokus Kebijakan Inklusif
Dalam kegiatan tersebut, Kemnaker menekankan tiga poin utama dalam penanganan tenaga kerja lansia, yakni : Perluasan Akses, memastikan lansia memiliki kesempatan kerja yang setara dan inklusif; implementasi nyata, menjamin kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif di lapangan; dan model keberlanjutan, mengembangkan model penempatan dan pemberdayaan yang dapat direplikasi di tingkat nasional.
Penyusunan Regulasi Baru
Sebagai langkah konkret, Kemnaker saat ini tengah menggodok Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus. Regulasi ini nantinya akan mencakup perlindungan dan kepastian kesempatan kerja layak bagi kelompok lansia.
Esti menegaskan bahwa keberhasilan ekosistem ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga mitra pembangunan. “Kolaborasi menjadi kunci agar kebijakan ini memberikan dampak nyata di lapangan,” pungkasnya.
