MAKASSAR, beritapalu.ID | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menggelar workshop tentang sumber terbuka dan disinformasi yang diikuti puluhan jurnalis dari Makassar, Menado, Palu, dan Gorontalo. Kegiatan dua hari berlangsung di Hotel Vasaka Makassar pada 11-12 April 2026.
Workshop merupakan kolaborasi AJI Indonesia dan AJI Makassar dengan dukungan Uni Eropa (EU) dan Internews dalam program Indo-Pacific Media Resilience (IPMR). Kegiatan ini dirancang untuk membekali jurnalis kemampuan menelusuri informasi benar berdasarkan data dan fakta.
Ketua AJI Makassar Sahrul Ramadan mengatakan, di tengah maraknya disrupsi informasi, jurnalis memiliki tanggung jawab besar menghadapi berbagai bentuk informasi keliru. “Meskipun singkat, kegiatan dua hari ini membekali para jurnalis, baik reporter maupun editor, tentang metode penelusuran sumber informasi yang benar dan akurat,” ujar Sahrul.
Tantangan Kompleks di Era Digital
Jurnalis dituntut lebih peka memahami kondisi di tengah brutalitas informasi, terutama yang beredar di media sosial. Disinformasi, misinformasi, dan malinformasi adalah serangkaian jenis akar persoalan yang muncul untuk ditelusuri kebenarannya.
Political Officer Delegasi Uni Eropa Igor Pronobis menilai bahwa perkembangan platform digital seperti Instagram, website, dan media lainnya membuat tantangan jurnalisme semakin kompleks. Hal ini termasuk munculnya AI dalam produksi konten dan penipuan berbasis relasi emosional.
“Sering kali kita merasa tidak akan terdampak oleh disinformasi. Padahal tanpa disadari, kita bisa saja turut terlibat dalam penyebaran disinformasi yang berasal dari luar negeri,” ujar Pronobis.
Oleh karena itu, sebagai jurnalis penting untuk melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya. “Pelatihan ini dirancang untuk memberikan keterampilan dan alat yang diperlukan dalam mengidentifikasi serta menangani disinformasi,” katanya.
Disinformasi Sebagai Alat Pengaruh
Mewakili Kedutaan Polandia, Ecelino Lonescu menekankan pentingnya menangkal disinformasi karena informasi salah kerap digunakan untuk menggiring opini publik. “Disinformasi bisa diibaratkan sebagai kebohongan yang masuk ke ruang pribadi masyarakat untuk mengambil keuntungan,” tegasnya.
Pemerintah Polandia menunjukkan contoh bagaimana media asing memberitakan Indonesia dengan cara yang berpotensi memengaruhi stabilitas negara. Hal ini semakin krusial bagi negara demokratis seperti Indonesia, karena jika pilihan publik dipengaruhi pihak asing melalui disinformasi, masyarakat berisiko mengambil keputusan keliru.
Masyarakat diharapkan tidak sekadar membandingkan berbagai narasi, tetapi juga mampu berpikir kritis sebelum mengambil kesimpulan. Workshop ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan kawasan Indo-Pasifik dalam menghadapi ancaman informasi.
