DonggalaHeadlineLingkunganLiputan KhususPaluSigiSulteng

Suhu Berpotensi Melonjak 30C dan Hujan Ekstrem Picu Likuefaksi Masif

×

Suhu Berpotensi Melonjak 30C dan Hujan Ekstrem Picu Likuefaksi Masif

Share this article

BMKG Dorong Reformasi Tata Ruang Pasigala

Ilustrasi landskap Pasigala. (©AI Generative)
Ilustrasi landskap Pasigala. (©AI Generative)

SIGI, beritapalu.id | Ancaman bencana di kawasan Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) kini tidak lagi murni bersumber dari aktivitas geologis. Krisis iklim global diproyeksikan bertindak sebagai pengganda risiko (multiplier risiko) yang dapat melipatgandakan daya hancur bencana di wilayah yang dihuni oleh lebih dari 961 ribu jiwa tersebut.

Peringatan keras tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri, Asep Firman Ilahi, dalam diskusi bersama jurnalis yang digelar oleh Yayasan SHEEP Indonesia dan rindang.id di Kabupaten Sigi, Sabtu (13/6/2026).

Dalam paparannya yang bertajuk “Membaca Lanskap, Mengantisipasi Masa Depan: Risiko Majemuk & Solusi Ekosistem di Palu-Sigi-Donggala”, Asep mengungkapkan bahwa berdasarkan proyeksi iklim periode 2020-2049, kawasan Pasigala akan menghadapi hantaman dua cuaca ekstrem sekaligus, yaitu kemarau yang semakin membakar dan musim basah yang kian ekstrem.

Ancaman Likuefaksi Musim Basah dan Fenomena “Mangkuk Debu”

Asep menjelaskan, suhu maksimum tahunan di Pasigala diproyeksikan melonjak drastis hingga di atas 30C. Sebaliknya, pada musim basah (Desember-Januari-Februari), jumlah hari hujan lebat berurutan diperkirakan meningkat 5% hingga 25%.

Lonjakan curah hujan ekstrem ini membawa dampak geologis yang mengerikan jika berpadu dengan guncangan Sesar Aktif Palu-Koro sepanjang 500 kilometer. Tingginya intensitas hujan berpotensi memaksimalkan kejenuhan air tanah pada endapan aluvial muda.

“Kombinasi curah hujan ekstrem, irigasi permukaan masif, dan guncangan gempa akan menghilangkan kekuatan geser tanah. Ini bisa memicu likuefaksi aliran dalam skala epik, yang jauh lebih masif dan mematikan dibandingkan jika gempa terjadi saat musim kemarau,” terang Asep.

Tak hanya itu, saat musim kemarau panjang, kondisi geografis Lembah Palu yang berbentuk cekungan berisiko memerangkap polusi udara lewat fenomena Inversi Termal atau “Mangkuk Debu” (dust bowl). Panas ekstrem akan mengunci debu dari aktivitas Galian C serta tambang emas Poboya tetap berada di dasar lembah, sehingga memicu lonjakan penyakit ISPA, asma kronis, hingga ancaman heatstroke bagi lansia dan pekerja lapangan.

Matriks Risiko Spesifik Tiga Wilayah

BMKG memetakan zona kritis di tiga wilayah Pasigala yang memiliki karakteristik ancaman berbeda:

Kota Palu (Titik Temu Sesar & Teluk): Menghadapi ancaman tsunami kilat dengan waktu tiba hanya 3-5 menit akibat longsoran sedimen laut, risiko likuefaksi aliran di Balaroa dan Petobo, serta banjir luapan Sungai Palu.

Kabupaten Sigi (Lembah & Lereng Hulu): Kerentanan likuefaksi akibat tanah aluvial yang jenuh air irigasi (seperti di Jono Oge dan Sigi Biromaru), ancaman banjir bandang pembawa lumpur dan kayu (debris flow) di DAS Miu dan Gumbasa, serta longsor yang mengancam pemutusan akses Kulawi-Pipikoro.

Kabupaten Donggala (Semenanjung & Pantai Terbuka): Mengalami penurunan muka tanah permanen (land subsidence) pasca-gempa yang memicu banjir rob, abrasi pantai yang merusak infrastruktur jalan Kodi-Donggala, serta ancaman batu jatuh (rockfall) di jalur logistik Kebun Kopi.

Solusi Ekosistem (Eco-DRR) dan Kebijakan Hijau

Menghadapi risiko berlapis ini, BMKG menyerukan pergeseran paradigma mitigasi dari infrastruktur abu-abu (grey infrastructure seperti beton kaku) yang rentan patah saat gempa, beralih ke infrastruktur hijau berbasis ekosistem (Ecosystem-based Disaster Risk Reduction / Eco-DRR).

Di sektor pesisir Teluk Palu dan Donggala, BMKG merekomendasikan penerapan hybrid engineering berupa sabuk mangrove (seperti di Sirenja) menggunakan pagar bambu permeabel penahan ombak, serta sabuk hijau pantai berpasir (coastal greenbelt) menggunakan vegetasi berkayu non-mangrove untuk meredam angin badai dan mengontrol suhu makro kota. Hutan mangrove selebar 500 meter terbukti mampu menurunkan energi gelombang hingga 99%.

Sementara di kawasan hulu Sigi dan Jalur Kebun Kopi, mitigasi disarankan menggunakan metode bio-engineering dengan menanam rumput Vetiver sedalam 3-5 meter sebagai paku bumi biologis, serta pembangunan bendungan penahan alami (Eco-Check Dams) yang ramah lingkungan untuk menyaring material batu dan kayu agar tidak menghantam hilir.

Di tingkat pemerintahan, Asep mendorong integrasi data iklim ke dalam instrumen hukum tata ruang (RTRW/RDTR). Langkah konkretnya meliputi moratorium alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan mandat Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 30-40% pada bangunan swasta dan pemerintah, serta rezonasi mutlak kawasan eks-likuefaksi Balaroa dan Petobo menjadi hutan kota dan taman komunal.

Intervensi vegetasi “Palu Hijau” dengan menanam pohon penangkap emisi seperti Trembesi dan Mahoni diproyeksikan mampu meredam kenaikan suhu mikro perkotaan secara lokal hingga 1,50C sampai 20C pada tahun 2050.

Menghijaukan Lahan Gersang Tondo

Secara khusus, BMKG mengulas tantangan pemulihan kawasan Tondo di Palu Timur yang dikenal sulit dihijaukan karena berada di zona bayang-bayang hujan dengan tanah berpasir dan berbatu. Solusi yang ditawarkan adalah pendekatan rekayasa restorasi lahan gersang (arid-land restoration).

Strategi ini mengombinasikan seleksi ketat tanaman perintis tahan kering (xeriscaping) seperti Asam Jawa, Johar, Moringa, dan Gmelina; pengaplikasian biochar (arang hayati) dan mikoriza pembesar akar; penggunaan ember pintar penangkap embun (Groasis Waterboxx); irigasi kendi tanah liat (Ollas); penyaluran greywater domestik yang terolah; hingga penerapan Metode Miyawaki yang dimodifikasi (menanam pohon secara rapat 3-4 bibit/$\text{m}^2$) demi menurunkan suhu tanah dan mengundang hujan secara alami.

Di akhir presentasinya, Asep Firman Ilahi menegaskan bahwa seluruh infrastruktur fisik penahan bencana tidak akan berfungsi optimal jika tidak diimbangi dengan penguatan “perangkat lunak” di masyarakat.

“Infrastruktur sehebat apa pun akan sia-sia tanpa perangkat lunak berupa literasi bencana masyarakat. Jika masyarakat di lapangan tidak memahami ancaman lingkungan sekitarnya, tata ruang terbaik dunia pun tidak dapat mencegah hilangnya nyawa. Literasi mengubah warga dari korban yang pasif menjadi responden pertama yang proaktif,” pungkas Asep.

 

Editor: beritapalu
Penulis: basri marzuki
Tanggal: 13 June, 2026
Untuk update berita di beritapalu.id, ikuti saluran kami di sini: Saluran WhatsApp

Leave a Reply