JAKARTA, beritapalu.ID | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa kenaikan sampai akhir 2026. Pernyataan ini disampaikan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6 April 2026).
“Jadi, ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup,” ujar Purbaya.
Untuk memastikan keberlanjutan subsidi BBM, Purbaya menyatakan pemerintah telah mengalokasikan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp440 triliun sebagai bantalan keuangan. Dana ini siap digunakan apabila kondisi fiskal membutuhkan.
“Selama suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp440 triliun yang sekarang dalam bentuk Sisa Anggaran Lebih atau SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai,” kata Purbaya.
Potensi Penggunaan SAL Dinilai Kecil
Meskipun telah menyiapkan dana SAL, Purbaya memperkirakan potensi penggunaan dana cadangan tersebut masih kecil. Hal ini didasarkan pada proyeksinya bahwa harga minyak mentah internasional memiliki peluang kecil untuk bertahan di atas USD100 per barel dalam jangka panjang.
“Karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas USD100 untuk waktu yang berkepanjangan. Kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa,” ucapnya.
Proteksi untuk Rakyat Kurang Mampu
Menteri Bahlil turut menegaskan bahwa penetapan harga BBM subsidi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
“Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat di bawah, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ini harus mendapatkan atensi lebih dalam rangka bagaimana membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” kata Bahlil, Senin (6 April 2026).
Upaya Menekan Kepanikan Publik
Purbaya mengharapkan masyarakat tetap tenang menghadapi isu-isu terkait kemungkinan kenaikan BBM bersubsidi. Dia menekankan bahwa anggaran negara cukup untuk menjalankan berbagai kebijakan yang telah diputuskan.
“Jadi, uang kita cukup. Setiap kebijakan yang diberikan tentu ada konsekuensi biayanya ke kami dan kami sudah hitung cukup,” katanya.
