PBB: Perempuan Tanggung Beban Terbesar Krisis Air Global

JAKARTA, beritapalu.ID | Perempuan dan anak perempuan menanggung beban terbesar dari krisis air global, namun tetap tersisih dari pengambilan keputusan di sektor ini. Hal itu terungkap dalam Laporan PBB tentang Perkembangan Sumber Daya Air Dunia (United Nations World Water Development Report) yang diterbitkan UNESCO atas nama UN-Water, bertepatan dengan Hari Air Sedunia.

Laporan bertajuk Water for All People: Equal Rights and Opportunities ini mencatat bahwa 2,1 miliar orang di dunia masih belum memiliki akses air minum yang dikelola secara aman. Perempuan bertanggung jawab mengambil air di lebih dari 70 persen rumah tangga pedesaan yang belum memiliki akses air bersih.

Secara global, perempuan dan anak perempuan menghabiskan sekitar 250 juta jam setiap hari hanya untuk mengambil air — waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan atau kegiatan produktif. Anak perempuan di bawah 15 tahun tercatat lebih sering mengambil air dibanding anak laki-laki seusia mereka.

Meski memegang peran sentral, perempuan justru kurang terwakili di sektor pengelolaan air. Di negara berpendapatan rendah dan menengah, kurang dari satu dari lima pekerja di perusahaan air adalah perempuan, dengan upah yang lebih rendah dibanding rekan laki-laki. Di hampir seperempat dari 109 negara yang disurvei, proporsi perempuan dalam pekerjaan pemerintah terkait air, sanitasi, dan kebersihan bahkan kurang dari 10 persen.

Laporan ini juga mencatat dampak perubahan iklim yang lebih berat dirasakan perempuan. Kenaikan suhu 1°C menurunkan pendapatan rumah tangga yang dikepalai perempuan hingga 34 persen lebih besar dibanding rumah tangga yang dikepalai laki-laki.

Direktur Jenderal UNESCO, Khaled El-Enany, menegaskan bahwa akses terhadap air adalah hak dasar dan partisipasi perempuan dalam pengelolaannya merupakan kunci pembangunan berkelanjutan. “Ketika perempuan memiliki akses yang sama terhadap air, semua orang akan merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Laporan ini merekomendasikan penghapusan hambatan hukum dan finansial yang menghalangi hak perempuan atas air, peningkatan pembiayaan yang responsif gender, serta penguatan kepemimpinan perempuan dalam tata kelola sumber daya air.