JAKARTA, beritapalu.ID | Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kantor Perwakilan PBB di Indonesia menyelenggarakan seminar “The UN at 80: Shaping the Future of Multilateralism” di Jakarta, Rabu (13/3/2026), mempertemukan lebih dari 120 pemangku kepentingan untuk membahas masa depan kerja sama multilateral dan reformasi struktural PBB yang tengah berlangsung.
Forum ini menghadirkan negara-negara anggota PBB, mitra pembangunan, pembuat kebijakan, akademisi, perwakilan kementerian, serta pimpinan lembaga PBB. Seminar menjadi bagian dari rangkaian konsultasi global menjelang penyelesaian proses reformasi UN80 Initiative yang diluncurkan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, berfokus pada peningkatan efisiensi operasional dan pembaruan cara sistem PBB bekerja di bidang perdamaian, pembangunan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI, Dubes Tri Tharyat, menegaskan komitmen Indonesia terhadap penguatan kerja sama internasional di tengah lanskap global yang terus berubah.
“Bagi Indonesia, PBB yang efektif, inklusif, dan relevan tetap menjadi hal yang sangat penting. Bukan karena multilateralisme tanpa keterbatasan, tetapi karena skala dan kompleksitas tantangan saat ini menjadikan pendekatan kolektif semakin diperlukan,” ujarnya.
Koordinator Residen PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menekankan bahwa UN80 Initiative bertujuan memastikan PBB terus berkembang agar dapat melayani masyarakat di seluruh dunia dengan lebih efektif dan berdampak lebih besar.
Seminar juga menghadirkan diskusi panel yang menampilkan David McLachlan-Karr dari UN Development Coordination Office, Masni Eriza dari Kemenlu RI, serta Philips Jusario Vermonte dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Para panelis membahas bagaimana agenda reformasi UN80 dapat memperkuat kemampuan PBB dalam merespons krisis global dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
