PALU, beritapalu.id | Pemerintah Kota Palu membuka program pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) bagi aparatur pemerintah untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam layanan publik, khususnya penyandang disabilitas tuli.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid resmi membuka kegiatan Orientasi Pengenalan Budaya TULI, Etika Berinteraksi, dan Aturan dalam Pelatihan BISINDO, Rabu (20/05/2026), di Ruang Rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu ini dihadiri para teman TULI serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hadianto menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah penting untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam membangun komunikasi yang lebih baik dan inklusif dengan penyandang disabilitas.
“Kita sebagai petugas pemerintah harus semakin mampu membangun komunikasi dua arah bersama mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal pendengaran,” ujar Wali Kota Hadianto.
Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi harus ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan untuk menciptakan perubahan nyata dalam pelayanan publik.
Wali Kota menekankan bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus mampu hadir dan memasuki ruang kehidupan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk keluarga penyandang disabilitas.
“Jangan sampai kita meminggirkan mereka lantaran keterbatasan kita berkomunikasi dengan mereka. Mereka memiliki cara komunikasi yang berbeda,” ungkap Wali Kota Hadianto, menegaskan komitmennya terhadap inklusi sosial.
Wali Kota berharap melalui orientasi tersebut, setiap perangkat daerah nantinya memiliki sumber daya yang memahami bahasa isyarat atau budaya TULI, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Kalau setiap dinas memiliki ahli bahasa Tuli, tentu itu akan sangat membantu kita,” tambah Wali Kota.
Lebih lanjut, Wali Kota menyebut bahwa langkah yang dilakukan saat ini merupakan bentuk perhatian nyata Pemerintah Kota Palu kepada keluarga disabilitas yang harus ditindaklanjuti secara serius, tidak hanya di tingkat OPD tetapi juga hingga ke tingkat kelurahan.
Wali Kota berharap perhatian dan penguatan pelayanan inklusif dapat tumbuh hingga di tingkat paling dekat dengan masyarakat, yaitu kelurahan. “Kalau ini kita kuatkan di kelurahan, maka perhatian dan pelayanan itu juga akan terbangun di tingkat kelurahan,” kata Wali Kota.
Di akhir sambutannya, Wali Kota meminta seluruh pihak untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik serta tidak ragu menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya memperkuat hubungan dan rencana aksi Pemerintah Kota Palu bersama keluarga disabilitas.
Wali Kota menekankan bahwa setiap kendala yang ditemukan harus segera dikomunikasikan sehingga dapat dicari solusi terbaik untuk memastikan program berjalan efektif.
“Kami terbuka untuk menerima masukan dan tidak akan ragu untuk melakukan penyesuaian demi kesuksesan program ini,” tegas Wali Kota.
Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya untuk tidak hanya mengakui keberagaman masyarakat, tetapi juga secara aktif membangun kapasitas aparaturnya agar dapat melayani semua kelompok masyarakat, tanpa memandang status atau kondisi fisik mereka.
Langkah-langkah konkret seperti ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam membangun pemerintahan yang benar-benar inklusif dan peduli terhadap seluruh lapisan masyarakat.
