Bagaimana Perang AS-Israel vs Iran Ancam Guncang Ekonomi Indonesia?

JAKARTA, beritapalu.ID | Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 berpotensi mengguncang perekonomian Indonesia secara langsung. Ketergantungan Indonesia pada impor energi dari kawasan Timur Tengah membuat konflik yang secara geografis terasa jauh itu bisa berdampak nyata hingga ke dapur rumah tangga.

Indonesia saat ini mengonsumsi sekitar 1,7 juta barel minyak per hari, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 860 ribu barel. Hampir 50 persen kebutuhan dipenuhi melalui impor, dengan Arab Saudi menyumbang sekitar 38 persen atau senilai lebih dari USD 1,2 miliar per tahun. Sisanya dipasok Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Seluruh jalur pasokan itu melewati Selat Hormuz, jalur laut selebar 21 mil yang kini menjadi pusat krisis global setelah Garda Revolusi Iran memperingatkan tidak ada kapal yang boleh melintas.

Ketergantungan yang sama berlaku untuk LPG. Sekitar separuh kebutuhan LPG Indonesia diimpor dari kawasan konflik, yakni Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait, dengan nilai lebih dari USD 714 juta per tahun. Lebih dari 70 juta rumah tangga Indonesia menggunakan LPG untuk memasak, terutama tabung gas 3 kg bersubsidi.

Tekanan terhadap APBN pun berpotensi besar. Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar USD 70 per barel. Sementara analis Barclays memperkirakan harga minyak bisa menembus USD 100 per barel ketika pasar kembali dibuka, setelah pada Juni 2025 hanya karena satu serangan udara Israel ke Teheran, harga minyak Brent langsung melonjak 13 persen menjadi USD 78,50 per barel dalam hitungan jam.

Setiap kenaikan USD 1 per barel berpotensi memperlebar defisit anggaran hingga sekitar Rp6,8 triliun. Jika harga benar-benar menyentuh USD 100, beban subsidi bisa melonjak drastis, padahal belanja subsidi energi dan kompensasi listrik sebelum konflik ini sudah diperkirakan mencapai Rp381 triliun. Tahun ini saja, subsidi LPG dan BBM telah mencapai sekitar Rp106 triliun.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar turut memperparah kondisi. Ketika rupiah melemah Rp1.000 saja, biaya impor bisa bertambah ratusan miliar rupiah. Perusahaan pelayaran besar seperti Hapag-Lloyd dan Maersk bahkan sudah menangguhkan pelayaran di kawasan Timur Tengah.

Institute for Essential Services Reform (IESR) merekomendasikan tiga langkah besar untuk mengurangi kerentanan ini. Pertama, dekarbonisasi memasak melalui peralihan dari LPG 3 kg ke kompor induksi listrik yang bisa menghemat subsidi hingga Rp1–2 juta per rumah tangga per tahun. Kedua, reformasi subsidi dengan mengalihkan dana dari energi fosil ke energi terbarukan. Ketiga, percepatan transisi energi terbarukan berbasis sistem surya terdesentralisasi yang dinilai mampu menekan biaya pembangkitan hingga 21 persen.

IESR menegaskan bahwa transisi energi bukan lagi sekadar isu iklim, melainkan persoalan keamanan ekonomi, stabilitas fiskal, dan kedaulatan nasional. Di tengah situasi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia dinilai perlu berhenti mensubsidi kerentanan energinya sendiri dan segera berinvestasi pada masa depan yang lebih mandiri.