PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan kecewa atas keputusan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Pusat yang membatalkan status Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) IX Tahun 2027.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menilai keputusan tersebut diambil secara sepihak tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.
Padahal, sejak ditetapkan sebagai tuan rumah pada penutupan FORNAS VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat, Pemprov Sulteng telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penyusunan konsep penyelenggaraan, penetapan maskot, hingga penataan kawasan Hutan Kota yang direncanakan menjadi pusat kegiatan.
Anwar mengungkapkan, surat yang dijadikan dasar oleh KORMI Pusat berasal dari KORMI Sulawesi Tengah, namun tidak pernah dikoordinasikan ataupun disampaikan kepadanya sebagai kepala daerah.
“Surat yang dijadikan dasar oleh KORMI Pusat berasal dari KORMI Sulawesi Tengah, tetapi tidak pernah dikoordinasikan maupun disampaikan kepada saya sebagai kepala daerah. Karena itu, kami menilai keputusan pembatalan ini diambil secara sepihak dan tidak melalui mekanisme komunikasi yang semestinya,” tegas Anwar.
Ia juga menyayangkan tidak adanya komunikasi maupun evaluasi bersama terkait alasan pembatalan tersebut. Menurutnya, jika persoalan yang dipersoalkan adalah kesiapan penyelenggaraan, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kalau persoalannya kesiapan, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sejak awal kami mengajukan diri sebagai tuan rumah, kami sudah menyatakan siap. Seharusnya hal itu dikomunikasikan dan dievaluasi bersama, bukan diputuskan secara sepihak,” ujarnya.
Pemprov Sulawesi Tengah menilai pembatalan status tuan rumah berdampak pada berbagai persiapan yang telah dilakukan, termasuk perencanaan kegiatan, pembangunan fasilitas pendukung, serta kesiapan sumber daya untuk menyukseskan FORNAS 2027.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan akan terus memperjuangkan kepentingan daerah dan berharap setiap keputusan strategis yang menyangkut nama baik daerah dilakukan melalui mekanisme koordinasi dan komunikasi yang baik.
