JAKARTA, beritapalu.ID | Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mengingatkan Indonesia akan kerentanan ketahanan energi nasional yang masih bergantung pada impor energi fosil, menurut Institute for Essential Services Reform (IESR).
Organisasi think tank tersebut menyatakan bahwa kenaikan harga minyak dunia akibat situasi di Selat Hormuz menambah tekanan pada biaya impor energi, nilai tukar rupiah, dan ruang fiskal negara.
Sebagai respons, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan tiga strategi untuk menstabilkan energi nasional pada Senin (27 April): mengoptimalkan lifting minyak dan gas, mendorong program biodiesel B50, serta pengembangan bioetanol E20.
Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan implementasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW, konversi 120 juta motor konvensional menjadi motor listrik, dan percepatan program biodiesel B50.
Namun, IESR menilai beberapa target pemerintah perlu ditajamkan agar tidak menciptakan sasaran yang sulit dicapai.
IESR mendukung program PLTS 100 GW karena potensi surya Indonesia mencapai lebih dari 3.200 GWp. Namun, CEO IESR Fabby Tumiwa, merekomendasikan memprioritaskan konversi 5 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi PLTS di kawasan Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
Untuk kendaraan listrik, IESR merekomendasikan target realistis 5 juta motor listrik dan 500 ribu mobil listrik pada 2030, disertai reformasi regulasi dan ekosistem infrastruktur.
IESR juga menganggap target konversi 120 juta motor tidak realistis mengingat kapasitas industri terbatas dan biaya konversi tinggi. Organisasi tersebut menyarankan fokus pada ojek online, kurir logistik, dan kendaraan operasional dengan target 500 ribu hingga 1 juta unit per tahun.
Untuk kebijakan B50, IESR merekomendasikan mempertahankan B40 sebagai standar jangka panjang, dengan B50 hanya sebagai opsi darurat ketika harga minyak melebihi US$110 per barel.
Presiden Prabowo juga telah mengumumkan delapan kebijakan penghematan energi pada akhir Maret, termasuk penerapan work from home setiap Jumat dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen.
