OJK Siapkan Aturan Baru Finfluencer, Target Terbit Pertengahan 2026

JAKARTA, beritapalu.ID | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan regulasi baru bagi influencer keuangan (finfluencer) yang ditargetkan terbit pada pertengahan 2026. Aturan ini menekankan aspek kapabilitas, transparansi, dan kepatuhan perizinan untuk mendukung literasi investasi yang bertanggung jawab.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar pada Pembukaan Perdagangan Perdana Bursa Efek Indonesia Tahun 2026 di Gedung BEI, Jumat (3/1/2026). Acara dihadiri Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan seluruh pemangku kepentingan pasar modal.

Mahendra menjelaskan OJK akan terus mendorong peningkatan perlindungan investor minoritas dan retail yang saat ini menopang IHSG, di antaranya melalui penegakan aspek perilaku atau market conduct termasuk penguatan pengawasan perilaku finfluencer.

“Aturan finfluencer saat ini dalam tahap finalisasi untuk melindungi investor dari informasi yang menyesatkan,” kata Mahendra.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menyampaikan BEI telah menyiapkan masterplan pengembangan pasar modal 2026-2030 untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing global. Target besar pada 2030 adalah membangun pasar modal yang inovatif, transparan, inklusif, serta tumbuh secara global.

“Target ambisius ini didukung oleh penguatan infrastruktur pasar, peningkatan kualitas emiten dan investor, serta perluasan partisipasi publik,” kata Iman.

Kinerja Pasar Modal 2025

Pasar Modal Indonesia menutup tahun 2025 dengan kinerja solid. IHSG berada pada level 8.646,94 poin, menguat 22,13 persen secara year to date (ytd) dan mencatatkan beberapa kali all time high sepanjang 2025.

Investor non-residen mencatatkan net buy di Semester II-2025 sebesar Rp36,23 triliun setelah mengalami net sell di awal tahun, mencerminkan pulihnya kepercayaan terhadap prospek ekonomi nasional.

Hingga 31 Desember 2025 tercatat 215 Penawaran Umum dengan total nilai Rp275 triliun, termasuk 18 emiten baru dengan nilai IPO Rp14,41 triliun. Rerata nilai transaksi harian meningkat menjadi Rp18,1 triliun dari Rp12,9 triliun pada 2024.

Pertumbuhan Single Investor Identification (SID) mencapai 20,2 juta atau meningkat 36 persen secara ytd, dengan dominasi investor berusia di bawah 40 tahun.

Namun, OJK menilai masih terdapat ruang penguatan, terutama pada kinerja indeks LQ45 yang hanya tumbuh 2,41 persen. Kontribusi pasar saham terhadap PDB mencapai 72 persen, namun masih di bawah India (140 persen), Thailand (101 persen), dan Malaysia (97 persen).

Porsi transaksi investor ritel meningkat dari 38 persen di akhir 2024 menjadi 50 persen di 2025, mempertegas urgensi penguatan perlindungan investor dari praktik transaksi tidak wajar dan manipulasi pasar.

Arah Kebijakan 2026

Memasuki 2026, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) mengimplementasikan empat program strategis. Pertama, peningkatan kualitas perusahaan tercatat melalui penyempurnaan kebijakan dari entry requirement, peningkatan free float, hingga exit policy yang jelas.

Kedua, peningkatan basis investor baik domestik maupun asing melalui peningkatan peran investor institusi terutama reksa dana, asuransi, dan dana pensiun.

Ketiga, reformasi tata kelola pasar saham melalui penguatan transparansi kualitas disclosure dan disiplin pengelolaan perusahaan. Keempat, penguatan manajemen risiko dan tata kelola teknologi informasi.

OJK juga bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan BEI membangun Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai tindak lanjut Perpres 110/2025, termasuk penyesuaian POJK 14/2023 tentang Perdagangan Karbon untuk mendorong ekonomi hijau Indonesia.

OJK juga memastikan keberlanjutan perlakuan khusus bagi nasabah dan pemegang polis terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 10 Desember 2025, mencakup restrukturisasi kredit dan percepatan klaim asuransi.

Sepanjang 2025, OJK mengenakan sanksi kepada 121 pihak berupa denda dan pencabutan izin, 6 pihak mendapat surat peringatan dan perintah tertulis, termasuk sanksi keterlambatan terhadap 638 pelaku usaha.