PBB menetapkan 2026 sebagai Tahun Internasional Petani Perempuan. Kampanye di Indonesia dimulai dari Manggarai Barat, NTT, dengan pelatihan 25 petani perempuan dan dialog kebijakan untuk mendorong pertanian cerdas iklim yang responsif gender.
MANGGARAI BARAT, beritapalu.ID | Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) bersama UN Women memulai kampanye Tahun Internasional Petani Perempuan di Indonesia dengan menyelenggarakan pelatihan dan dialog kebijakan di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Inisiatif ini menyoroti fakta yang bertolak belakang: perempuan mencakup 41 persen tenaga kerja global di sektor pangan dan pertanian, namun hanya menghasilkan 82 sen untuk setiap satu dolar yang diperoleh laki-laki.
Di Indonesia, kondisinya serupa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 14,81 juta perempuan — atau 38 persen tenaga kerja pertanian Indonesia — bekerja di sektor ini. Namun kesenjangan gender yang berlangsung lama, termasuk ketidaksetaraan akses terhadap lahan, pelatihan, dan layanan keuangan, membuat para perempuan rentan terhadap dampak perubahan iklim dan mengancam mata pencaharian serta ketahanan pangan mereka.
“Dampak perubahan iklim tidak bersifat netral gender. Laporan FAO menunjukkan bahwa perempuan mengalami kerugian finansial yang lebih besar akibat guncangan iklim seperti gelombang panas atau banjir, bahkan mencapai miliaran dolar setiap tahun, dan mereka harus bekerja lebih panjang dibandingkan laki-laki.”
— Rajendra Aryal, FAO Representative in Indonesia and Timor Leste
Data FAO dalam laporan The Unjust Climate menunjukkan angka yang lebih mengkhawatirkan: rumah tangga yang dikepalai perempuan kehilangan 8 persen lebih banyak pendapatan dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki akibat cekaman panas, dengan total kerugian mencapai 37 miliar dolar AS per tahun di negara berpendapatan rendah dan menengah. Lebih jauh, kenaikan suhu sebesar satu derajat Celsius saja dapat menyebabkan rumah tangga yang dikepalai perempuan kehilangan hingga 34 persen pendapatan lebih banyak dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki.
Sebagai respons, FAO dan UN Women menggelar pelatihan di Manggarai Barat bekerja sama dengan Yayasan Komodo Indonesia Lestari (YAKINES). Dua puluh lima petani perempuan mengikuti pelatihan pertanian berkelanjutan, pengolahan dan pemasaran bernilai tambah, literasi keuangan, dan kepemimpinan. Dialog kebijakan dengan pemerintah daerah juga digelar untuk mendorong kebijakan iklim yang responsif gender dan mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.
“Memberdayakan petani perempuan berarti memberdayakan komunitas. Pengetahuan, pengalaman, dan aksi berbasis komunitas yang mereka lakukan sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim dan ketahanan pangan — dua tantangan pembangunan terbesar saat ini.”
— Ulziisuren Jamsran, UN Women Indonesia Representative and Liaison to ASEAN
“Sebagai perempuan, kami sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan praktis tentang langkah-langkah konkret yang dapat kami lakukan untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.”
— Siti Sadyatun, Ketua APIR Kabupaten Manggarai Barat
Kampanye yang dimulai di Manggarai Barat ini akan diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia sepanjang 2026. Menurut estimasi FAO, menutup kesenjangan gender di sektor pertanian dapat meningkatkan PDB global sebesar 1 triliun dolar AS dan mengurangi kerawanan pangan bagi 45 juta orang. Angka ini menjadi argumen terkuat mengapa Tahun Internasional Petani Perempuan bukan sekadar kampanye simbolis — melainkan agenda ekonomi dan ketahanan pangan yang mendesak.
