63 Wali Kota dari 33 Negara Diskusikan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA, beritapalu | Para walikota dan pejabat senior dari 63 pemerintah daerah di 33 negara berkumpul di Jakarta selama tiga hari ke depan untuk mendiskusikan cara-cara mempercepat pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Cities and Local Governments in Asia-Pacific (UCLG-ASPAC), koalisi Local 2030, dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tujuan dari _International Mayors’ Forum 2024_ adalah untuk menyediakan platform untuk dialog kebijakan dan berbagi pengetahuan mengenai aspek-aspek penting yang berkaitan dengan implementasi Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Diselenggarakan untuk keenam kalinya, Forum edisi tahun ini mengedepankan dialog dan berbagi pengalaman mengenai cara praktis untuk mempercepat implementasi Agenda 2030 melalui pelokalan SDGs dalam enam tahun yang tersisa.

“SDG sangat membutuhkan dorongan dan kita tidak punya waktu lagi,” ujar Navid Hanif, Asisten Sekretaris Jenderal untuk Pembangunan Ekonomi di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN DESA), mengacu pada laporan kemajuan SDG 2024, yang menemukan bahwa hanya 17% dari target SDGs yang sesuai dengan rencana.

“Pemerintah lokal dan regional adalah harapan kita. Mereka akan mendorong perubahan. Namun, kali ini perubahan tersebut harus berfokus pada perubahan struktural dan sistemik yang sangat penting untuk membawa dunia ke arah masa depan yang berkelanjutan” sebutnya.

Kota: penghubung untuk pembangunan
Lebih dari separuh penduduk dunia sudah tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2018, dan diproyeksikan bahwa lebih dari dua pertiganya akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2030. Oleh karena itu, pekerjaan pemerintah daerah dan lokal sangat penting dalam SDG: 65% dari target SDG terkait dengan pekerjaan dan mandat pemerintah daerah – dan oleh karena itu, pelokalan SDG diperlukan untuk pencapaiannya.

Dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus meningkat, pelokalan menjadi lebih penting dari sebelumnya, yang mencerminkan kemampuan untuk menerjemahkan aspirasi global menjadi hasil yang konkret di tingkat lokal.

SDG tidak dapat dicapai tanpa investasi yang ditingkatkan dan berkelanjutan dalam infrastruktur dan layanan perkotaan, seperti perumahan yang berkualitas dan terjangkau, akses ke pendidikan yang berkualitas, sistem transportasi umum yang berkelanjutan, layanan kesehatan dan sanitasi, pekerjaan yang layak, dan lingkungan yang aman, dengan fokus khusus pada kebutuhan masyarakat yang paling rentan di tengah meningkatnya ketidaksetaraan, kata Hanif.

Wilayah perkotaan menyumbang hampir 80% produksi ekonomi serta 60-80% konsumsi energi global dan 75% emisi gas rumah kaca (GRK) yang terkait dengan energi.

Peran kepemimpinan Jakarta
Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan terhadap SDG, Jakarta meluncurkan Tinjauan Daerah Sukarela yang kedua kalinya mengenai status SDG di Jakarta, demikian diumumkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pada saat pembukaan Forum tersebut.

“Kota ini secara aktif mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk mengatasi tantangan perkotaan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, selaras dengan prioritas SDG nasional Indonesia, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan aksi iklim,” katanya.

Forum ini memainkan peran penting menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Masa Depan PBB yang akan diselenggarakan pada bulan September tahun ini. Pada KTT tersebut, para pemimpin dunia diharapkan dapat membentuk konsensus internasional baru mengenai cara mewujudkan masa kini yang lebih baik dan menjaga masa depan. Mereka dijadwalkan akan mengadopsi Pakta Masa Depan untuk memperbaiki kepercayaan yang terkikis dan menunjukkan bagaimana kerja sama internasional dapat secara efektif mencapai tujuan yang telah disepakati serta mengatasi ancaman dan peluang yang muncul.

“Forum ini merupakan kesempatan bagi pemerintah lokal, regional, dan nasional untuk mengeksplorasi bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap KTT Masa Depan PBB serta Konferensi Internasional tentang Pembiayaan Pembangunan yang Keempat pada tahun 2025,” ujar Hanif. (afd/*)