MOROWALI, beritapalu.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini difokuskan pada pemetaan dan pengawasan potensi pajak serta retribusi dari sektor industri di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimasi PAD di Kediaman Gubernur, Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Kamis (22/10/2026).
Anwar menegaskan, dua bulan terakhir tahun anggaran merupakan periode kritis untuk mendongkrak penerimaan daerah,khususnya di tengah ketidakpastian skema kurang bayar dari pemerintah pusat yang berdampak pada kondisi fiskal provinsi.
“Alhamdulillah, capaian pendapatan kita sejauh ini sangat baik. Terima kasih atas kerja keras tim provinsi dan kabupaten.Namun, kita tidak boleh berpuas diri karena potensi yang belum tergarap masih besar. Dua bulan ke depan harus kita optimalkan,” ujar Anwar.
Sinergi Antarinstansi dan Pengawasan Lapangan
Gubernur menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak boleh hanya membebankan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).Satgas Terpadu akan melibatkan lintas instansi teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, hingga Dinas Ketenagakerjaan.
Tim ini bertugas berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memperkuat pendataan, pengawasan, dan penagihan kewajiban pelaku usaha.
“Dinas teknis bergerak menjalankan fungsi di lapangan, lalu tim pendapatan mengawal potensi pajaknya. Semua harus bekerja bersama agar hasilnya maksimal,” tegasnya.
Fokus Alat Berat dan Pajak Air Permukaan
Sektor industri skala besar di Morowali dan Morowali Utara menjadi sorotan utama. Gubernur menyoroti dua potensi pajak yang dinilai belum terserap maksimal:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Termasuk inventarisasi kendaraan operasional dan alat berat industri.
- Pajak Air Permukaan (PAP): Memastikan penghitungan pemanfaatan sumber daya air industri berdasarkan data riil di lapangan dan regulasi yang berlaku.
“Jika aktivitas usaha berjalan dan kewajiban pajaknya sudah diatur undang-undang, maka harus dipenuhi. Kita butuh kejelasan data dan ketegasan pelaksanaan di lapangan,” kata Anwar.
Peningkatan penerimaan dari sektor-sektor ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai program pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik di Sulawesi Tengah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bapenda Prov Sulteng, Kepala Dinas ESDM Prov Sulteng, Kepala Dinas Kehutanan Prov Sulteng, Kepala Disnakertrans Prov Sulteng, serta Kepala Bapenda Kab. Morowali.
