PALU, beritapalu.ID | Massa buruh Bersama aliansi rakyat dan mahasiswa menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (1/5/ 2026), dengan menyuarakan puluhan tuntutan sekaligus memberikan ultimatum kepada Gubernur Anwar Hafid untuk menemui mereka secara langsung.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fajar, menyampaikan ultimatum selama 48 jam kepada gubernur untuk hadir dan berdialog dengan massa serta mengundang seluruh instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan buruh.
“Kami beri waktu dua kali dua puluh empat jam kepada gubernur untuk hadir dan berdialog bersama kami, serta mengundang seluruh instansi terkait agar duduk bersama menyelesaikan persoalan ini,” tegas Fajar.
Fajar menegaskan bahwa jika ultimatum tidak diindahkan, aliansi akan menggelar aksi dengan skala yang lebih besar. Pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk tekanan serius kepada pemerintah untuk merespons tuntutan buruh dan masyarakat.
Perwakilan Aliansi Buruh dan Rakyat Berkuasa, Muhammad Aziz, menegaskan bahwa May Day 2026 harus menjadi momentum perlawanan terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terus mengancam buruh.
“Perusahaan memecat pekerja demi efisiensi semu, sementara pemerintah terkesan membiarkan. Dampaknya, keluarga buruh menanggung beban hidup yang semakin berat,” ujar Aziz.
Salah satu poin utama tuntutan adalah mendesak gubernur agar menyampaikan sikap tegas terkait berbagai persoalan di kawasan industri, mulai dari pelanggaran ketenagakerjaan hingga keselamatan kerja.
Massa juga menyoroti tingginya angka kecelakaan kerja. Berdasarkan catatan kelompok masyarakat sipil, sepanjang 2025 terjadi puluhan kasus kecelakaan kerja dengan korban jiwa, yang dinilai sebagai dampak lemahnya pengawasan terhadap perusahaan di kawasan industri.
Aziz juga mengkritisi tingginya angka kecelakaan kerja yang bukan sekadar takdir, melainkan akibat kelalaian sistematis dan lemahnya pengawasan. Tuntutan buruh mencakup jaminan kerja layak, perlindungan nyata di tempat kerja, serta penghentian praktik kerja berbahaya.
Isu lain yang diangkat adalah dugaan eksploitasi melalui program magang mahasiswa yang dinilai menjadikan generasi muda sebagai tenaga kerja murah tanpa perlindungan memadai. Buruh juga mengeluhkan praktik pembatasan akses bagi pekerja di area perusahaan serta ketidakakuan status pekerja secara layak.
Isu buruh perempuan juga menjadi perhatian, mulai dari beban ganda, upah rendah, diskriminasi, hingga kekerasan di tempat kerja.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diikuti berbagai elemen buruh serta organisasi masyarakat sipil. Pada saat aksi, seorang berbaju putih datang menawarkan video call Gubernur Anwar Hafid, namun ditolak massa yang menuntut pertemuan langsung.
“Temui kami secara langsung,” teriak massa kepada pejabat yang hadir.
Berbagai elemen, termasuk serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil, turut bergabung dalam aksi yang juga menyoroti isu lingkungan dan ketenagakerjaan. Para peserta berharap pemerintah daerah segera merespons tuntutan yang telah disampaikan.
View this post on Instagram
