Rapat Koordinasi Produk Hukum Daerah Regional Sulawesi 2026 digelar di Palu, Senin (2/6/2026). Sulawesi Tengah menunjukkan pencapaian luar biasa dengan masuk dalam tujuh provinsi kategori Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) sangat tinggi, berkat peningkatan konsisten selama periode 2021-2025.
PALU, beritapalu.id | Rapat Koordinasi (Rakor) Produk Hukum Daerah Regional Sulawesi Tahun 2026 digelar di Swiss-Belhotel Palu, Senin (2/6/2026). Rakor yang mengangkat tema “Evaluasi Kepatuhan Produk Hukum Daerah dalam Mendukung Reformasi Hukum Nasional” menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah se-Sulawesi untuk memperkuat koordinasi dan harmonisasi dalam penyusunan produk hukum daerah berkualitas dan adaptif.
Kegiatan yang dihadiri sekretaris daerah provinsi, Ketua Bapemperda DPRD provinsi, kepala biro hukum provinsi se-Sulawesi, sekretaris daerah kabupaten/kota, Ketua Bapemperda DPRD kabupaten/kota, kepala bagian hukum kabupaten/kota se-Sulawesi, serta unsur Forkopimda Sulawesi Tengah ini menjadi ajang penting mengevaluasi kualitas dan kepatuhan produk hukum daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan menonjolkan peran kritis produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir pada Rakor Produk Hukum Daerah Regional Sulawesi. Kehadiran kita semua sangat penting untuk menjadikan produk hukum daerah semakin baik ke depannya,” ujar Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengungkapkan prestasi gemilang Sulawesi Tengah yang berhasil menunjukkan peningkatan konsisten dalam penilaian Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) selama periode 2021–2025. Capaian tersebut mengantarkan Sulawesi Tengah masuk dalam tujuh provinsi dengan kategori nilai IKD sangat tinggi dan memperoleh penghargaan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada Rakornas Produk Hukum Tahun 2025 di Kendari.
Anwar Hafid menekankan bahwa seluruh program dan aktivitas pemerintahan harus memiliki landasan hukum yang jelas agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat.
“Segala kegiatan pemerintahan harus dipayungi dengan produk hukum yang jelas agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang memadai. Melalui program ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat,” katanya.
Gubernur juga berharap forum koordinasi seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai sarana berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas regulasi daerah di seluruh wilayah Sulawesi.
Keikutsertaan Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo dalam rakor menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Palu untuk mendorong terciptanya produk hukum daerah berkualitas, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Produk hukum yang baik diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif.
