PALU, beritapalu.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan pentingnya evaluasi teknis dan kesesuaian regulasi terkait penebaran benih ikan nila di Danau Poso. Langkah ini krusial untuk memastikan pengembangan perikanan berjalan seiring dengan kelestarian ekosistem dan perlindungan ikan endemik.
Kepala DKP Sulteng, Yopie M I Patiro, menjelaskan bahwa penebaran ikan bertujuan meningkatkan pasokan ikan konsumsi dan ekonomi warga. Namun, pelaksanaannya wajib memperhitungkan karakteristik perairan, keberadaan spesies endemik, daya dukung lingkungan, serta aturan perikanan yang berlaku.
“Khusus Danau Poso yang bernilai ekologis tinggi, kami mendorong stop penebaran lanjutan sebelum ada evaluasi teknis dan kajian regulasi,” tegasnya.
DKP Sulteng menekankan pentingnya sinergi dengan Pemkab Poso, instansi terkait, akademisi, dan masyarakat untuk melestarikan ikan endemik.
Salah satu upayanya adalah restocking ikan endemik, seperti sidat, berbasis kajian ilmiah. Selain itu, regulasi tingkat daerah (Perda atau Perbup) perlu didorong guna memperkuat perlindungan Danau Poso secara berkelanjutan.
Mengenai penebaran benih ikan nila di Pantai Siuri, DKP Sulteng mengklarifikasi bahwa acara tersebut merupakan program Pemkab Poso, bukan Pemprov Sulteng.
Kegiatan tersebut juga tidak masuk dalam agenda resmi kunjungan kerja Gubernur Sulteng, Anwar Hafid. Kehadiran Gubernur murni memenuhi ajakan Bupati Poso di lokasi, sehingga tanggung jawab kegiatan sepenuhnya berada di Pemkab Poso.
Di sisi lain, DKP Sulteng menyokong peningkatan kesejahteraan warga melalui sektor perikanan. Budidaya ikan nila tetap disarankan, namun harus menggunakan sistem yang terkendali agar peluang ekonomi warga tidak mengorbankan kelestarian kekayaan hayati Danau Poso.
