JAKARTA, beritapalu.ID | Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan merupakan langkah darurat yang tepat untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga dan risiko pasokan energi global.
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan kebijakan tersebut dapat mengurangi mobilitas komuter di perkotaan sehingga membantu menahan permintaan BBM dalam jangka pendek.
“WFH satu hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM. Namun, krisis ini juga menunjukkan bahwa Indonesia perlu mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Meski demikian, IESR menekankan bahwa kebijakan WFH tidak bisa menjadi solusi tunggal karena dampaknya terhadap konsumsi energi nasional relatif terbatas. Konsumsi energi Indonesia juga didominasi sektor lain seperti logistik, transportasi barang, perjalanan antarkota, serta aktivitas industri.
Karena itu, WFH dinilai perlu menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan energi nasional.
IESR juga mengingatkan potensi gangguan pasokan energi global, termasuk risiko berkepanjangan di Selat Hormuz, menuntut pemerintah tidak hanya fokus pada penghematan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.
Dalam jangka pendek, IESR merekomendasikan pemerintah menerapkan protokol penghematan energi, termasuk pembatasan perjalanan dinas non-prioritas, optimalisasi pertemuan daring, serta pengurangan penggunaan kendaraan dinas.
Selain itu, pemerintah juga diminta memperketat pemantauan stok dan distribusi BBM dengan memprioritaskan sektor esensial seperti logistik pangan, kesehatan, transportasi umum, dan layanan darurat.
Untuk jangka menengah, IESR mendorong pembentukan pusat komando energi lintas kementerian guna memantau pasokan, distribusi, dan harga energi secara harian, serta mempercepat diversifikasi sumber energi dan program substitusi impor.
Sementara dalam jangka panjang, pemerintah diminta mempercepat transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, serta penguatan transportasi publik guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
IESR menilai momentum krisis energi global saat ini seharusnya dimanfaatkan sebagai titik balik untuk memperkuat sistem energi nasional yang lebih tangguh, bersih, dan berkelanjutan.
pojokPALU
pojokSIGI
pojokPOSO
pojokDONGGALA
pojokSULTENG
bisnisSULTENG
bmzIMAGES
rindang.ID
Akurat dan Terpecaya