Workshop Keluarga Berencana Asia-Pasifik di Bali, 13 Negara Hadir

BALI, beritapalu.ID | Lebih dari 70 perwakilan dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi pemuda, lembaga donor, dan mitra pembangunan berkumpul di Bali dalam acara FP2030 Asia-Pacific Focal Points/South-South Learning Workshop, 8-10 Oktober 2025.

Pertemuan tiga hari ini diselenggarakan oleh FP2030 Asia and the Pacific Regional Hub bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), Kementerian Sekretariat Negara, dan UNFPA Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat kolaborasi dan mempercepat kemajuan menuju keluarga berencana yang berbasis hak asasi manusia.

Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah.

“Selama lima dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan luar biasa dalam pengelolaan kependudukan,” kata Prof. Budi.

Ia menegaskan, Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dalam mengintegrasikan layanan keluarga berencana (KB) ke dalam sistem kesehatan ibu dan anak, sekaligus menunjukkan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dalam bidang Keluarga Berencana melalui kerja sama Selatan-Selatan untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan International Conference of Population Development (ICPD) Programme of Action (PoA).

Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Hassan Mohtashami menjelaskan, kawasan Asia dan Pasifik, yang merupakan rumah bagi hampir 60 persen populasi dunia, masih menghadapi tantangan besar dalam kesehatan reproduksi. Dari 214 juta perempuan di dunia yang belum mendapatkan layanan keluarga berencana yang mereka butuhkan, 140 juta di antaranya berada di wilayah ini.

“Kemampuan untuk merencanakan kehamilan, termasuk memilih metode kontrasepsi, adalah hak asasi manusia yang mendasar. Setiap perempuan berhak menentukan kapan dan berapa banyak anak yang ingin dimilikinya,” kata Hassan Mohtashami.

Ia menambahkan, melalui FP2030, upaya kolektif diperkuat untuk menyediakan informasi dan layanan yang dibutuhkan perempuan agar dapat membuat keputusan yang tepat mengenai fertilitas mereka.

Lokakarya FP2030 di Bali ini mempertemukan 13 delegasi negara, termasuk sepuluh pemerintah yang telah membuat komitmen FP2030, yaitu Bangladesh, Fiji, India, Indonesia, Republik Kirgiz, Lao PDR, Nepal, Pakistan, Filipina, dan Vietnam. Selain itu, Thailand, Kamboja, dan Timor-Leste turut hadir sebagai negara yang sedang dalam tahap pengembangan komitmen mereka.

Direktur Regional FP2030 Asia dan Pasifik Sumita Banerjee menyebut, lokakarya ini hadir di momen yang sangat penting.

“Negara-negara di kawasan kita tengah mengalami perubahan demografi yang cepat, diiringi meningkatnya wacana pronatalis, sementara perempuan dan kaum muda masih menghadapi hambatan dalam menegakkan hak-hak reproduksi mereka. Dengan bekerja bersama, kita dapat membentuk ulang narasi tentang KB yang berpusat pada pilihan, hak, dan kesejahteraan—serta menjadi kunci untuk mencapai tujuan kesehatan dan pembangunan,” ujar Sumita Banerjee.

Melalui partisipasi berbagai pemangku kepentingan, pertemuan ini menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran antarnegara. Sesi diskusi akan membahas kemitraan dan kerja sama Selatan-Selatan, strategi komunikasi publik dalam menghadapi transisi demografi, mobilisasi sumber daya domestik, penanganan kehamilan remaja, serta penerapan High Impact Practices dalam KB.

Pertemuan ini juga mengintegrasikan kampanye Made Possible by Family Planning, yang menyoroti peran transformatif KB dalam memberdayakan perempuan, memperkuat komunitas, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. (afd/*)