JAKARTA, beritapalu.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengakselerasi transisi menuju ekonomi rendah karbon dengan mendorong pembiayaan perbankan untuk transformasi Bangunan Gedung Hijau (BGH). Langkah ini diwujudkan melalui peluncuran Practical Guidance: Transformasi menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans (SLL) pada Senin (16/11/2026).
Panduan praktis tersebut diluncurkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti. Peluncuran ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan industri perbankan, asosiasi real estat, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Dian menegaskan bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan yang mengarah pada investasi produktif di sektor riil merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia meminta perbankan tidak sekadar menjadi penyalur dana, melainkan terlibat aktif mendampingi proses transisi hijau.
“Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil,” ujar Dian dalam siaran pers yang diterima, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, sinergi antara sektor keuangan, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan menjadi kunci untuk mempercepat arus investasi rendah karbon, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menilai penerapan BGH sangat krusial untuk menghadirkan infrastruktur berkualitas yang efisien dalam penggunaan energi dan air.
“Kami berharap Practical Guidance SLL yang diluncurkan ini dapat menjadi acuan bagi perbankan, pengembang, dan pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan, sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” tutur Diana.
Saat ini, Kementerian PU juga terus memperkuat regulasi, standar teknis, kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta memperbanyak proyek percontohan guna memperluas adopsi BGH di Tanah Air.
Fleksibilitas Pembiayaan Berbasis Kinerja
Berbeda dengan skema green loan yang mewajibkan alokasi dana hanya untuk proyek hijau tertentu, skema SLL menawarkan fleksibilitas penggunaan dana bagi debitur. Karakteristik finansial pinjaman dalam SLL dikaitkan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators/KPI) dan Target Kinerja Keberlanjutan (Sustainability Performance Targets/SPT)—seperti efisiensi energi dan air—yang disepakati bersama oleh bank dan debitur.
Sebagai referensi teknis, panduan SLL ini mencakup strategi efisiensi bangunan, analisis biaya dan manfaat investasi,penyusunan KPI dan SPT, hingga mekanisme pengukuran serta verifikasi kinerja keberlanjutan.
Meski menawarkan fleksibilitas, OJK mengingatkan bahwa penyaluran SLL harus tetap mematuhi prinsip kehati-hatian (prudential banking), kelayakan kredit, serta didukung kredibilitas data kinerja bangunan dan hasil audit energi yang terukur.
Penerbitan panduan ini merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, khususnya pada Prioritas Strategis 4 terkait Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan. Langkah ini juga selaras dengan komitmen iklim nasional dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat.
Dalam penyusunannya, OJK mendapat dukungan penuh dari UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), serta kontribusi teknis dari Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN).Melalui panduan ini, OJK berharap perbankan dapat menjadi mitra strategis sektor riil dalam mengakselerasi pembangunan gedung hijau di Indonesia.











