PALU, beritapalu.id – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu menggelar konferensi pers terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Huang Wentao, yang diketahui melangsungkan pernikahan siri dengan seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial N di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman petugas, yang bersangkutan diduga melanggar ketentuan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Kasus ini terungkap berawal dari pemeriksaan oleh Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu pada Senin (9/11/2026). Saat itu, Huang Wentao datang ke kantor imigrasi ditemani salah satu anggota keluarga mempelai perempuan untuk menanyakan proses perpanjangan izin tinggalnya yang berakhir pada 11 November 2026.
Dalam proses pendalaman, petugas menemukan fakta bahwa yang bersangkutan telah menikah secara siri dengan seorang perempuan WNI di Kabupaten Sigi.
“Menindaklanjuti temuan tersebut, Seksi Izin Tinggal Keimigrasian segera berkoordinasi dengan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam,” kata Kepala Imigrasi Palu, Muhammad Akmal, Jumat (13/11/2026).
Atas pelanggaran tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian terhadap Huang Wentao. Selain itu, pihak imigrasi juga mengusulkan pengenaan sanksi penangkalan masuk ke wilayah Indonesia selama 10 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam konferensi pers tersebut, pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu menegaskan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Setiap bentuk pelanggaran keimigrasian dipastikan akan ditindak secara profesional, tegas, dan sesuai prosedur hukum.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu juga berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerjanya di Sulawesi Tengah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara sekaligus menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.
