PALU, beritapalu.ID | Kanwil Ditjenpas Sulteng menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Selasa (10/3/2026). Kerja sama ini mencakup pertukaran data serta penguatan pembinaan dan kesadaran hukum bagi warga binaan pemasyarakatan.
Penandatanganan PKS dilakukan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Sulteng Bagus Kurniawan, Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng Nasrun, serta Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulteng Rakhmat Renaldy.
Bagus menegaskan bahwa pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga memastikan warga binaan memperoleh pembinaan yang mendorong kesadaran hukum dan pemahaman atas hak serta kewajiban sebagai warga negara.
“Melalui pertukaran data dan program sosialisasi yang terarah, kami ingin memastikan proses pembinaan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata,” ujar Bagus.
Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini penting agar edukasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga binaan.
“Kami berharap sosialisasi mengenai kepemiluan dapat tersampaikan secara lebih luas sehingga warga binaan tetap memiliki pemahaman yang baik mengenai proses demokrasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya pembinaan hukum yang berkelanjutan agar warga binaan memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat. “Pembinaan hukum akan membantu warga binaan memahami konsekuensi hukum sekaligus mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih taat hukum setelah selesai menjalani masa pidana,” jelasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulteng, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulteng, serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Sulawesi Tengah.
