PALU, beritapalu.ID | Pemerintah Kota Palu mengakui data balita yang dimiliki antarinstansi belum sepenuhnya akurat — sebuah masalah yang bisa membuat program intervensi stunting meleset dari sasaran. Untuk mengatasinya, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin memimpin rapat sinkronisasi data balita lintas OPD di Bappeda Kota Palu, Senin (4/5/2026).
Rapat ini mempertemukan sejumlah instansi yang selama ini mengelola data balita secara terpisah — mulai dari Dukcapil, Dinas Kesehatan, puskesmas, fasilitas kesehatan, hingga rumah sakit. Imelda menegaskan bahwa seluruh data dari sumber-sumber tersebut harus dipadukan dan divalidasi agar kebijakan penanganan stunting bisa benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan.
“Sinergitas data dari Dukcapil, kemudian Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, Faskes maupun rumah sakit. Sehingga data yang masuk ke dinas itu semuanya valid datanya, akurat. Jadi ketika kita memberikan program intervensi stunting, itu tepat sasaran semuanya.”
— Imelda Liliana Muhidin, Wakil Wali Kota Palu
Imelda mengakui sinkronisasi ini baru tahap awal. Sejumlah data yang terkumpul masih dalam proses pengolahan karena ditemukan ketidaktepatan akurasi — bukan kesalahan satu pihak, melainkan dampak dari sistem pencatatan yang belum terintegrasi.
“Kalau target yang ingin dicapai melalui sinkronisasi data balita ini, kita kan baru mau mulai karena ternyata ada beberapa yang bukan salah, tetapi akurasi datanya belum tepat. Jadi ini masih kita olah lagi datanya.”
— Imelda Liliana Muhidin, Wakil Wali Kota Palu
Pemkot Palu menargetkan terbentuknya sistem data balita yang terintegrasi dan dapat dipercaya sebagai fondasi pengambilan keputusan, khususnya dalam percepatan penanganan stunting di Kota Palu.
