PALU, beritapalu.ID | Perwakilan buruh transportasi menyoroti keberadaan tenda-tenda yang didirikan di sejumlah ruas jalan protokol Kota Palu sebagai penghambat kelancaran distribusi dan mobilitas kendaraan.
Sorotan itu disampaikan Ketika sejumlah perwakilan buruh itu ber audiensi dengan Wali KotaHadianto Rasyid, Kamis (30/4/2026).
Audiensi yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Palu ini dihadiri oleh perwakilan dari Serikat Buruh Transportasi Container Sulawesi Tengah (SBTCST), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), serta beberapa organisasi buruh lainnya yang menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan kepada Pemerintah Kota Palu.
Salah satu isu utama yang menjadi pusat diskusi adalah kebijakan pelarangan mobil kontainer masuk ke dalam wilayah kota. Para buruh pada prinsipnya mengapresiasi langkah tersebut sebagai upaya penataan lalu lintas dan keselamatan.
Namun, mereka menilai masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan yang belum menjadi perhatian bersama dalam proses pengambilan kebijakan, khususnya keberadaan aktivitas masyarakat yang menggunakan badan jalan, seperti pendirian tenda di ruas jalan protokol, yang menghambat kelancaran distribusi kendaraan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Hadianto Rasyid menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palu telah menyampaikan surat kepada seluruh pemilik gudang untuk segera melakukan penyesuaian, sehingga aktivitas kontainer tidak lagi melalui jalur tengah kota.
“Prinsipnya, segala hal yang berpotensi menjadi kendala dan menghambat akan kita tertibkan terlebih dahulu. Tidak boleh lagi ada pemanfaatan ruang-ruang jalan untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas,” tegas Wali Kota Hadianto.
Wali Kota juga menyoroti persoalan lainnya, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah Mantikulore, yang akan menjadi perhatian untuk segera ditangani sebelum penerapan kebijakan dilakukan secara menyeluruh.
“Kita tidak ingin penerapan aturan justru menimbulkan hambatan baru di lapangan. Oleh karena itu, semua hal pendukung akan kita benahi terlebih dahulu,” tambah Wali Kota.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Wali Kota Palu menyampaikan akan segera menggelar rapat koordinasi bersama perangkat daerah terkait. Hasil dari rapat tersebut nantinya akan disampaikan secara langsung kepada para pihak, termasuk perwakilan buruh, melalui dinas yang bersangkutan.
Audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah dan para pekerja, guna memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat luas.
