PALU, beritapalu.ID | Pemerintah Kota Palu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp1,72 triliun berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Senin (6/4/2026)
Struktur APBD Kota Palu terdiri dari pendapatan daerah Rp1,70 triliun, belanja daerah sebesar Rp1,72 triliun, dan pembiayaan daerah Rp21,2 miliar.
Pendapatan Daerah Bergantung Transfer Pusat
Komponen pendapatan APBD Kota Palu menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dukungan pemerintah pusat. Dari total pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp639,94 miliar atau 37,50 persen, transfer keuangan dan dana desa (TKDD) sebesar Rp943,08 miliar atau 55,26 persen, dan pendapatan lainnya sebesar Rp123,68 miliar atau 7,25 persen.
Dominasi TKDD menunjukkan bahwa lebih dari setengah pendapatan daerah masih bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat, membatasi ruang gerak Pemkot dalam menentukan prioritas pembangunan mandiri.
Komposisi Belanja Daerah Terbagi Empat Sektor
Belanja daerah sebesar Rp1,72 triliun dialokasikan untuk berbagai sektor. Komponen belanja daerah mencakup belanja pegawai sebesar Rp913 miliar atau 52,86 persen, belanja barang dan jasa sebesar Rp633,31 miliar atau 36,65 persen, belanja modal sebesar Rp149,70 miliar atau 8,66 persen, dan belanja lainnya sebesar Rp31,51 miliar atau 1,82 persen.
Alokasi terbesar untuk belanja pegawai mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), meski membatasi ruang untuk investasi infrastruktur.
Pembiayaan Daerah dari SiLPA Tahun Sebelumnya
Komponen pembiayaan daerah ditopang dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp22,12 miliar yang seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar yang digunakan untuk penyertaan modal daerah.
Penurunan Anggaran dari Tahun Lalu
APBD Kota Palu tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp100 miliar dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp1,8 triliun. Penyusutan ini terutama disebabkan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam dokumen APBD 2025, TKDD ditetapkan sebesar Rp1,13 triliun, sementara tahun 2026 turun menjadi Rp943,08 miliar, menunjukkan pengurangan signifikan sebesar Rp190 miliar dalam komponen transfer pemerintah pusat.
