OJK Tegaskan Fundamental Perbankan Tetap Solid

JAKARTA, beritapalu.ID | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa kinerja industri perbankan nasional masih dalam kondisi solid dan tumbuh positif, merespons revisi outlook negatif yang dilakukan lembaga pemeringkat internasional Moody’s dan Fitch terhadap bank-bank besar Indonesia, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Rabu (25/3/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan revisi outlook tersebut bukan disebabkan oleh faktor fundamental kinerja perbankan, melainkan dipicu perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif yang berpengaruh pada persepsi risiko sektor perbankan nasional.

“Pada dasarnya kondisi industri perbankan nasional berada dalam kondisi yang positif, dengan pertumbuhan kredit pada Januari 2026 sebesar 9,96 persen (yoy) sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 13,48 persen (yoy),” ujar Dian.

Dari sisi data, kualitas kredit industri perbankan terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,14 persen, permodalan kuat di level 25,87 persen, serta likuiditas yang memadai jauh di atas ambang batas. Khusus untuk Himbara, rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 20,32 persen pada Januari 2026, sementara kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 mencatatkan CAR 22,33 persen.

Pertumbuhan kredit Himbara dan KBMI 4 bahkan mencapai dua digit, masing-masing 13,43 persen dan 13,34 persen. Dari sisi pendanaan, DPK Himbara dan KBMI 4 tumbuh masing-masing 16,38 persen dan 16,32 persen, mencerminkan kepercayaan masyarakat yang tetap kuat.

OJK menilai penyesuaian outlook oleh lembaga pemeringkat bersifat sementara dan berpotensi berbalik seiring membaiknya prospek perekonomian global dan domestik. Peringkat kredit bank KBMI 4 dan Himbara juga disebut masih berada pada level investment grade.

“OJK bersama pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus mengawal stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan dan penguatan pengawasan,” pungkas Dian.