SIGI, Beritapalu.id | Upaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) To Kulawi Uma di Desa Banasu dan Desa Pelempea, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, untuk memperoleh pengakuan Hutan Adat telah melewati tahapan verifikasi teknis (vertek). Kegiatan vertek berlangsung pada 12–18 November 2026 dan rampung melalui forum exit meeting di Palu.
Dalam exit meeting tersebut, usulan Hutan Adat To Kulawi Uma di Banasu dan Pelempea dinyatakan memenuhi syarat untuk direkomendasikan sebagai Hutan Adat. Rekomendasi Tim Terpadu ini nantinya menjadi dasar bagi Menteri Kehutanan dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Hutan Adat.
Vertek merupakan pemeriksaan lapangan dan administrasi untuk menilai kelayakan usulan serta memastikan wilayah yang diajukan memenuhi persyaratan sebagai Hutan Adat, baik dari aspek subjek dan objek, status kawasan hutan, kondisi biofisik, maupun batas wilayah.
Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (Ditjen PS) Kementerian Kehutanan. Unsur tim terdiri atas Ditjen Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kulawi, perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sigi (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bagian Tata Pemerintahan), akademisi, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil (civil society organization/CSO).
Selain MHA To Kulawi Uma di Banasu dan Pelempea, vertek juga menyasar usulan Hutan Adat Wisolo dan Raranggonau. Keempat usulan tersebut merupakan bagian dari delapan usulan Hutan Adat di Kabupaten Sigi. Rencananya, vertek gelombang kedua akan menyasar usulan Hutan Adat To Kulawi Moma di Lonca, Tangkulowi, dan Mataue, serta Hutan Adat Ngata Ona di Lewara.
Apabila seluruhnya ditetapkan, delapan usulan ini akan menambah daftar Hutan Adat di Kabupaten Sigi yang sebelumnya telah memiliki lima Hutan Adat penetapan awal, yaitu Hutan Adat Marena, To Lindu, Toro, Moa, dan Masewo. Capaian tersebut memperkuat posisi Sigi sebagai salah satu daerah dengan jumlah penetapan Hutan Adat terbanyak di Sulawesi Tengah maupun tingkat nasional, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghormati, melindungi, dan memberdayakan MHA beserta sistem pengetahuan dan hak tenurialnya.
Dukungan organisasi masyarakat sipil turut mendorong percepatan pengakuan tersebut. KARSA Institute, misalnya, telah mendampingi tiga MHA yang lebih dulu memperoleh pengakuan, serta mendampingi MHA Banasu dan Pelempea pada vertek kali ini. Pada vertek gelombang kedua, KARSA Institute bersama Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Kulawi juga mendampingi MHA Lonca dan Tangkulowi.
Direktur Eksekutif KARSA Institute, Rahmat Saleh, menyampaikan bahwa pengusulan Hutan Adat tidak berhenti pada urusan administratif untuk memperoleh SK Bupati atau Menteri Kehutanan. Menurutnya, pengakuan MHA dan Hutan Adat merupakan bentuk pengakuan negara atas keberadaan masyarakat, identitas budaya, hak asal-usul, relasi historis dengan wilayah adat, serta kewenangan mengelola ruang hidupnya.
Terkait vertek, Rahmat—yang akrab disapa Oyong—menilai tahapan ini krusial agar seluruh persyaratan penetapan Hutan Adat diperiksa secara langsung dan objektif.
“Kami berharap hasil verifikasi teknis ini dapat menjadi dasar bagi proses tindak lanjut menuju penetapan Hutan Adat. Namun, yang paling penting adalah memastikan bahwa seluruh proses tetap menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama. Pengakuan Hutan Adat harus bermuara pada perlindungan hak masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola hutan yang berlandaskan kearifan lokal,” ujar Oyong.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Desa Banasu, Edwin, menyambut baik pelaksanaan vertek tersebut dan menilai kegiatan ini sebagai tahapan penting bagi masyarakat adat di desanya dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan wilayah adat.
“Atas nama Pemerintah Desa Banasu, kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi teknis ini. Kami berharap seluruh proses dapat berjalan dengan baik sehingga usulan Hutan Adat masyarakat kami dapat memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Edwin.
Menurut Edwin, bagi masyarakat Banasu, hutan adat bukan hanya kawasan yang memiliki nilai ekologis, tetapi juga bagian dari identitas, sejarah, dan warisan leluhur yang harus dijaga untuk generasi mendatang.











