PALU, Beritapalu.id | Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah mendesak Gubernur Sulawesi Tengah bertanggung jawab atas dugaan pembiaran pelanggaran hukum lingkungan hidup oleh PT QMB New Energy Materials di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali.
Desakan itu tertuang dalam dokumen kesimpulan sidang perkara Nomor 24/G/TF-LH/2026/PTUN.PL yang diajukan JATAM Sulteng selaku penggugat secara elektronik melalui sistem e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, Rabu (18/11/2026).
Koordinator JATAM Sulteng, Moh. Taufik, menyatakan gugatan diajukan karena pemerintah provinsi dinilai membiarkan dugaan pelanggaran pengelolaan limbah tailing Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta pencemaran lingkungan oleh PT QMB. Pemerintah juga dinilai absen menjatuhkan sanksi administratif meski telah terjadi dua kali longsor fasilitas limbah yang menewaskan lima pekerja.
“Pengawasan pemerintah tidak boleh berhenti sebatas pemeriksaan dan pembinaan administratif. Ketika ditemukan pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan manusia dan lingkungan hidup, pemerintah wajib mengambil tindakan tegas,” ujar Taufik dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2026).
Fakta Persidangan dan Insiden Fatal
Dalam dokumen kesimpulannya, JATAM memaparkan tiga unsur utama yang terungkap selama persidangan: Gubernur memiliki kewenangan pengawasan, mengetahui pelanggaran serta insiden fatal di fasilitas PT QMB, tetapi tidak menjatuhkan sanksi administratif.
Fakta persidangan merujuk pada hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 4 Juni 2025. Tim pengawas menemukan fasilitas penampungan tailing diduga berada di luar persetujuan lingkungan, kapasitas penampungan berlebih, serta tidak tersedianya alat pendeteksi pergerakan tanah.
Taufik menyoroti dua insiden longsor fatal pada fasilitas limbah PT QMB, yakni pada 21 Maret 2025 dan 18 Februari 2026, yang seluruhnya merenggut nyawa pekerja. Menurutnya, insiden berulang tersebut seharusnya memicu evaluasi menyeluruh, audit keselamatan independen, penghentian sementara aktivitas berisiko, hingga penjatuhan sanksi tegas. Namun, bukti persidangan menunjukkan tidak ada sanksi administratif yang dijatuhkan kepada perusahaan.
JATAM Sulteng turut membantah seluruh eksepsi pihak Gubernur Sulawesi Tengah yang menilai gugatan prematur, kabur, kurang pihak, serta mempermasalahkan kewenangan tergugat. JATAM menegaskan pemerintah provinsi tidak bisa melepas tanggung jawab karena telah menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan, melakukan pengawasan, dan menerima laporan insiden.
Gugatan ini diuji menggunakan tiga landasan, yaitu peraturan perundang-undangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta ketentuan hak asasi manusia. Pembiaran tersebut dinilai melanggar prinsip kehati-hatian dan kewajiban negara melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang sehat.
Tuntutan kepada Majelis Hakim
Melalui kesimpulan perkara ini, JATAM Sulteng meminta Majelis Hakim PTUN Palu menolak seluruh eksepsi Gubernur Sulawesi Tengah dan mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya. Poin tuntutan utama meliputi:
- Menyatakan Gubernur Sulawesi Tengah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pembiaran pelanggaran lingkungan oleh PT QMB New Energy Materials.
- Mewajibkan Gubernur memerintahkan audit geoteknik independen berstandar internasional terhadap fasilitas penyimpanan tailing B3 PT QMB.
- Memerintahkan penghentian sementara pengelolaan dan pengumpulan limbah tailing B3 antara PT QMB dan PT BMS hingga seluruh Persetujuan Teknis terpenuhi.
- Mewajibkan pengawasan, evaluasi menyeluruh, dan audit lingkungan hidup terhadap seluruh fasilitas pengelolaan tailing B3 PT QMB.
JATAM Sulteng berharap Majelis Hakim PTUN Palu dapat memutus perkara ini secara objektif, independen, dan berpihak pada keselamatan warga serta keadilan lingkungan hidup.











