JAKARTA, beritapalu.id | – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merinci 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi acuan utama dalam penghitungan upah minimum tahun 2027. Ratusan komponen tersebut terbagi ke dalam empat kelompok pengeluaran dasar pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, empat kelompok pengeluaran itu mencakup makanan sebanyak 177 item, kebutuhan pokok lain-lain 54 item, kesehatan dan pendidikan 22 item, serta perumahan atau tempat tinggal 15 item.
“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” ujar Yassierli dalam keterangan resminya, Sabtu (21/11/2026).
Acuan Riset ILO dan Formula Upah
Kerangka penghitungan KHL ini mengadopsi kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 bertajuk Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia, yang telah disesuaikan dengan kondisi domestik.
Dalam proses penghitungannya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Kemnaker menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Data KHL tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan nilai indeks tertentu ($\alpha$). Nilai $\alpha$ digunakan dalam formula penghitungan upah minimum yang mengombinasikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, rentang indeks $\alpha$ dipatok sebesar 0,5 hingga 1. Yassierli menegaskan bahwa aspek KHL tetap harus disandingkan dengan kondisi ekonomi serta ketenagakerjaan daerah.
“Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha,” katanya.
Jadwal Penetapan dan Ancaman Sanksi
Sesuai regulasi yang berlaku, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat pada 21 November 2026, serta dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat pada 25 November 2026.
Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) wajib ditetapkan maksimal lima hari setelah UMP dan UMK diumumkan. Seluruh ketetapan upah baru ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Merujuk Pasal 140 ayat (5) dan Pasal 288 UU Nomor 27 Tahun 2026, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari standar upah minimum yang telah ditetapkan.
Pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta. Khusus bagi korporasi yang terbukti melanggar, sanksi denda ditetapkan berkisar antara Rp200 juta hingga Rp2 miliar.









