Indonesia di Persimpangan Transisi Energi, IESR Soroti Rendahnya Realisasi Proyek EBT

JAKARTA, beritapalu.ID | Para pemangku kepentingan energi dari pemerintah, lembaga riset, dan komunitas diplomatik berkumpul dalam forum GETI Day di Jakarta, Selasa (10/3/2026), membahas capaian dan tantangan transisi energi Indonesia. Forum ini menandai berakhirnya program Green Energy Transition Indonesia (GETI) yang didukung Pemerintah Inggris, sekaligus menjadi ajang evaluasi implementasi kebijakan energi bersih nasional.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Dominic Jermey, menegaskan bahwa transisi energi bukan semata persoalan lingkungan, melainkan keharusan ekonomi. “Energy transition is not only environment imperative; it’s more economic imperative for green growth perspectives, a path to innovation, industrial competitiveness, and a skilled job for the next generation,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Perekonomian, Farah Heliantina, menyatakan bahwa tantangan utama transisi energi saat ini bukan lagi soal regulasi, melainkan implementasi. Indonesia memiliki komitmen pendanaan melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai sekitar USD 21,4 miliar, dengan separuhnya berupa pembiayaan konsesional. Namun pencairan dana tersebut masih menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah telah membentuk JETP Delivery Unit untuk mempercepat koordinasi dan penyaluran pendanaan.

Di sisi target, Sesdidtjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KESDM, Harris Yahya, memaparkan bahwa pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 17–21 persen pada 2026 dengan kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 16.625 MW, yang mencakup PLTA/PLTMH 8.267 MW, PLT Bioenergi 3.078,4 MW, PLTP 2.888 MW, PLTS 1.808 MW, PLTB 152,3 MW, dan PLT Sampah 36,47 MW. Harris juga menyoroti bahwa meski rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai 99 persen, masih terdapat lebih dari 10.000 titik di seluruh Indonesia yang belum memiliki akses listrik, dan pemerintah menargetkan persoalan ini tuntas pada 2029.

Namun di balik target-target ambisius tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan adanya kesenjangan serius antara rencana dan realisasi. Koordinator Kebijakan Energi Hijau Proyek GETI IESR, Warih Aji Pamungkas, mengungkapkan bahwa dari seluruh rencana proyek EBT dalam empat RUPTL terakhir, hanya 8,2 persen yang sudah beroperasi, 35,3 persen masih dalam konstruksi atau tertunda, dan 56,5 persen kembali ke status potensi.

IESR juga menyoroti kebijakan harga batu bara domestik yang dibatasi USD 70 per ton, yang dinilai menciptakan persaingan tidak adil bagi energi terbarukan karena membuat biaya listrik berbasis batu bara terlihat lebih murah dari yang sesungguhnya. IESR merekomendasikan penyesuaian harga batu bara secara bertahap, reformasi struktur tarif listrik, serta pengalihan belanja pemerintah dari subsidi energi fosil ke investasi energi bersih.

Untuk sektor industri, Kementerian Perindustrian menargetkan dekarbonisasi dipercepat 10 tahun lebih awal dengan target tercapai pada 2050. Sementara di sektor hidrogen, Kementerian ESDM telah menerbitkan strategi dan peta jalan hidrogen nasional dengan target produksi 11,7 juta ton hidrogen pada 2060, sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) PP 40/2025.