Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau Indonesia terjadi Juli-September 2026 dengan intensitas lebih kering dan lebih panjang dari rata-rata normal. Pengaruh El Nino dengan intensitas moderat hingga kuat diperkirakan akan bertahan hingga awal 2027, memerlukan adaptasi multisektor dari pangan, air, energi, hingga mitigasi bencana.
JAKARTA, beritapalu.id | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau Indonesia terjadi pada Juli-September 2026 dengan distribusi geografis yang berbeda di setiap bulan. Kondisi ini, diperkuat pengaruh El Nino, memerlukan antisipasi serius dari seluruh sektor ekonomi dan pemerintahan untuk memastikan ketersediaan air, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sektor strategis.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan distribusi puncak kemarau per bulan. Juli 2026 diprediksi menjadi awal puncak dengan 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan mengalami puncak kemarau. Wilayah tersebar di sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, serta sebagian Papua.
Agustus 2026 menjadi puncak tertinggi dengan 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) mengalami puncak kemarau. Wilayah yang terdampak mencakup Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.
September 2026 masih mencatat 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) dalam kondisi puncak kemarau, meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM (11,83 persen luas daratan) sudah memasuki musim kemarau. Selanjutnya, 198 ZOM (31,60 persen luas daratan) diprediksi akan kemarau pada Juni, dan 66 ZOM (7,28 persen) akan memasuki kemarau mulai Juli.
Karakteristik musim kemarau 2026 yang perlu diwaspadai adalah durasi yang lebih panjang dan intensitas kekeringan yang lebih tinggi dari rata-rata normal.
“Musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino,” ujar Ardhasena.
Pengaruh El Nino menjadi faktor krusial dalam prediksi ini. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen. Dampaknya akan terasa signifikan ketika bertemu periode musim kemarau hingga pertengahan Oktober.
Untuk menghadapi tantangan ini, BMKG merekomendasikan adaptasi spesifik per sektor. Sektor pangan disarankan menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, dan memiliki siklus tanam lebih pendek. Sektor sumber daya air dapat melakukan revitalisasi waduk dan memperbaiki jaringan distribusi air untuk memastikan ketersediaan bagi masyarakat.
Sektor energi diminta memastikan kapasitas air bendungan cukup untuk operasional PLTA. Pemerintah daerah diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Dengan kondisi iklim yang ekstrem, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) perlu ditingkatkan. BMKG akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat pencegahan karhutla, termasuk melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa OMC akan dilaksanakan secara situasional dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam skala jam hingga 10 hari.
Kepala BMKG menekankan bahwa informasi prediksi iklim ini dirancang sebagai referensi bagi pemangku kepentingan dalam menyusun strategi antisipasi dan adaptasi. BMKG siap memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi detail tentang cara mitigasi dan adaptasi. Masyarakat diimbau menghubungi Kantor BMKG terdekat untuk perencanaan aksi dini sesuai kondisi iklim wilayah masing-masing dan selalu merujuk saluran resmi BMKG untuk menghindari informasi yang tidak terverifikasi. ■
