Diplomat Indonesia Terpilih Pimpin Dewan HAM PBB Periode 2026

JENEWA, beritapalu.ID | Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah memilih diplomat Indonesia Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro sebagai Presiden untuk periode 2026, menandai sejarah baru bagi negara ini dalam forum pelindung kelompok rentan di seluruh dunia.

Suryodipuro dinominasikan sebagai calon tunggal dari kelompok Asia-Pasifik yang pada periode ini mendapat giliran mengajukan pemimpin bagi Dewan. Anggota lain dari blok regional ini meliputi Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

Sesuai aturan Dewan HAM PBB, presiden ditunjuk untuk masa jabatan satu tahun oleh 47 Negara Anggota yang berpusat di Jenewa. Suryodipuro menggantikan Presiden tahun sebelumnya Jurg Lauber dari Swiss.

Duta Besar Indonesia tersebut kini akan memegang palu sidang pada tiga sesi Dewan yang dijadwalkan akhir Februari, Juni, dan September, serta mengawasi peninjauan rekam jejak HAM Negara-Negara Anggota Dewan melalui Mekanisme Tinjauan Periodik Universal.

Pasca pengukuhannya Kamis lalu, Suryodipuro menegaskan Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM sejak awal pembentukannya 20 tahun lalu serta pendahulu forum Jenewa tersebut, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia.

Keputusan Indonesia melangkah maju berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan selaras dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB yang mengamanatkan Indonesia berkontribusi pada perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada pertemuan yang sama, delegasi juga menyepakati penunjukan kandidat Ekuador Duta Besar Marcelo Vázquez Bermúdez sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Meskipun merupakan kandidat tunggal dari kelompok negara-negara Amerika Latin dan Karibia, pencalonannya tidak didukung Bolivia maupun Kuba.

Perwakilan Kolombia María Juliana Tenorio Quintero menyoroti latar belakang geopolitik yang tegang saat ini dalam konteks krisis global yang mengakar dalam, dengan kembalinya ancaman dan penggunaan kekerasan sebagai cara mengelola hubungan internasional.

Quintero mendesak seluruh delegasi memastikan kepatuhan mutlak terhadap hukum HAM internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum internasional secara keseluruhan.