Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Teror terhadap Aktivis dan Influencer Kritis

JAKARTA, beritapalu.ID | Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 91 lembaga dan kolektif serta 51 individu mengeluarkan pernyataan sikap bersama mengecam serangkaian teror dan intimidasi terhadap warga negara yang kritis terhadap pemerintah di penghujung tahun 2025.

Dalam pernyataan yang dirilis Selasa (31/12/2025), koalisi menyebut sejumlah nama yang menjadi korban teror dan intimidasi, antara lain Iqbal Damanik (Aktivis Greenpeace), Ramond Dony Adam (DJ Donny), Sherly Annavita, Virdian Aurellio, dan akun @pitengz_oposipit.

Koalisi menyatakan serangan terhadap kelompok kritis dan influencer ini merupakan pelanggaran terhadap nilai demokrasi dan kemerdekaan menyampaikan pikiran yang dijamin konstitusi. Mereka menilai teror terjadi karena para korban lantang menyuarakan kritik terkait penanganan bencana di Sumatera.

Pernyataan tersebut juga menyebutkan sebelumnya terjadi teror terhadap aktivis HAM menjelang pengesahan RUU TNI, berupa pembuntutan, pemblokadean kendaraan, ancaman via telepon dan WhatsApp, hingga kedatangan ke rumah.

Koalisi menilai terjadi dua kegagalan penyelenggara negara. Pertama, membiarkan teror terjadi tanpa respons tegas untuk menghukum pelaku. Kedua, gagal mendengarkan aspirasi kritis warga negara dalam penanganan bencana dan isu publik lainnya.

“Intimidasi dan teror yang dialamatkan tidak bisa hanya dilihat sebagai serangan individual, melainkan harus dilihat sebagai upaya untuk membungkam kritik, partisipasi publik dan melanggengkan ketidakadilan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Koalisi mengajak masyarakat luas untuk saling menjaga setiap orang yang menyuarakan pendapat atas kualitas penyelenggaraan negara. Mereka menegaskan tidak akan menghentikan suara dan akan terus membantu masyarakat terdampak bencana.

Pernyataan sikap ini juga menyerukan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional di Sumatera sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap penanganan bencana.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait pernyataan koalisi masyarakat sipil tersebut.