Survei: Isu Krisis Iklim Mencuat Jelang Pilkada di Sulteng

PALU, beritapalu | Menjelang Pilkada Sulawesi Tengah, Research Centre for Politics and Government (PolGov) Universitas Gadjah Mada dan Indonesia CERAH melakukan survei terhadap pemuka opini kunci atau key opinion leaders (KoL) di empat kabupaten strategis, yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, Morowali, dan Morowali Utara, serta tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

Survei ini fokus pada daerah dengan potensi bencana tinggi dan wilayah ekstraksi nikel, memberikan gambaran representatif tentang persepsi publik terkait isu transisi energi, energi terbarukan, krisis iklim, dan mineral kritis (nikel).

Survei KoL merujuk pada aktor-aktor yang memiliki pengaruh dalam mengarusutamakan suatu isu serta mengubah pandangan dan preferensi publik karena posisi dan kapasitas mereka sebagai tokoh publik. Survei berlangsung secara paralel di keempat daerah tersebut mulai dari tanggal 7-16 Juli 2024.

Hasrul Hanif, Peneliti Utama PolGov UGM mengatakan, temuan utama survei KoL ini adalah publik Sulawesi Tengah menjadikan masalah kemiskinan dan kesejahteraan menjadi isu yang paling sering dibicarakan sehari-hari di Sulawesi Tengah. Urutan berikutnya adalah bencana alam dan lapangan kerja.

“Namun, krisis iklim kini mencuat sebagai isu paling mendesak yang menjadi perhatian publik menjelang Pilkada Sulawesi Tengah 2024. Berdasarkan data, sebanyak 98% masyarakat telah terpapar isu krisis iklim, menjadikannya isu paling dikenal dibandingkan dengan transisi energi, energi terbarukan, dan mineral kritis,” katanya.

Hasrul menambahkan, peran media sosial dalam menyebarkan informasi terkait isu-isu ini sangat signifikan. Di Sulawesi Tengah, media sosial menjadi sarana utama yang memperkenalkan masyarakat pada krisis iklim, transisi energi, dan energi terbarukan. Baik lembaga pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor bisnis di wilayah ini sudah bersentuhan langsung dengan isu-isu tersebut dalam aktivitas keseharian mereka.

“Mayoritas publik menilai bahwa Provinsi Sulawesi Tengah telah siap melaksanakan agenda transisi energi, memanfaatkan energi terbarukan, dan mengelola mineral kritis. Namun, kesiapan ini sangat bergantung pada tata kelola yang memperhatikan dampak lingkungan dan sosial secara lebih mendalam,” tuturnya.

Temuan lainnya, lanjut Hasrul, tanggung jawab mendorong isu-isu strategis ini tidak hanya berada di tangan pemerintah. Masyarakat Sulawesi Tengah juga diharapkan turut aktif berperan dalam mendorong pembicaraan terkait transisi energi dan pengelolaan mineral kritis. Ada optimisme bahwa pendekatan ini dapat memberikan dampak positif, asalkan upaya tersebut mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

“Menjelang Pilkada 2024, publik Sulawesi Tengah menempatkan krisis iklim sebagai isu paling penting untuk dibahas. Pada saat yang sama kandidat yang mampu membawa keempat isu seperti transisi energi, krisis iklim, energi terbarukan hingga isu mineral kritis dalam kampanye mereka berpotensi mendapatkan simpati yang lebih besar dari pemilih. Selain itu, agenda krisis iklim dinilai memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan mengingat adanya dukungan skema pendanaan internasional,” jelas Hasrul

Di sisi lain, isu mineral kritis dianggap memiliki tantangan terbesar untuk diangkat dalam Pilkada Sulawesi Tengah 2024. Dua faktor utama yang menjadi hambatan adalah kebijakan yang masih bersifat sentralistik dan tingginya potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya mineral ini.

Menurut Hasrul, strategi paling efektif untuk mendorong pembahasan transisi energi, energi terbarukan, krisis iklim, dan mineral kritis dalam Pilkada Sulawesi Tengah 2024 adalah memasukkan isu-isu tersebut ke dalam materi debat Pilkada. “Dengan begitu, para calon pemimpin dapat menunjukkan komitmen nyata mereka dalam mengatasi tantangan global dan lokal yang dihadapi Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Agung Budiono, Direktur Eksekutif Indonesia Cerah mengatakan ​​Provinsi Sulawesi Tengah dipilih sebagai lokasi kajian karena mewakili paradoks daerah kaya sumber daya alam namun mengalami peningkatan kemiskinan seiring dengan menguatnya aktivitas ekstraksi. “Wilayah ini kaya akan mineral kritis dan sumber energi terbarukan, tetapi juga rentan terhadap bencana alam, menciptakan tantangan unik dalam perumusan kebijakan pembangunan yang harus mempertimbangkan baik aktivitas ekstraksi maupun mitigasi bencana,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Agung, Sulawesi Tengah juga menjadi fokus kajian karena telah menetapkan kebijakan strategis dalam tata kelola energi daerah melalui Peraturan Daerah No. 10 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) untuk periode 2019-2050. RUED ini menjadi tonggak penting dalam mengamati dinamika kebijakan terkait transisi energi, pengembangan energi terbarukan, penanganan krisis iklim, serta pengelolaan mineral kritis di provinsi tersebut, menjadikannya “laboratorium” yang ideal untuk studi tentang kebijakan energi dan pembangunan berkelanjutan.

“Jelang Pilkada 2024, isu krisis iklim menjadi perhatian utama masyarakat Sulawesi Tengah. Para kandidat yang berani mengangkat isu ini dan menawarkan solusi konkret berpeluang besar meraih dukungan luas. Di sisi lain, mineral kritis seperti nikel memiliki peran vital dalam perekonomian Sulawesi Tengah, namun perlu dukungan kebijakan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada dampak sosial serta lingkungan, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang penting dikawal oleh para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.” kata Agung.

Abdul Haris, Kepala Departemen Advokasi dan Pendidikan Publik dari TuK Indonesia “Survei ini menunjukan suara-suara dari lapisan  masyarakat belum melihat aksi nyata yang optimal dari pemerintah sulteng untuk melaksanakan isu-isu tersebut. Kita perlu optimis melihat masyarakat sulteng yang kuat, mau berperan aktif dan terbuka untuk kolaborasi dalam mendorong aksi nyata dan implementasi pada transisi energi, perubahan iklim hingga tata kelola mineral kritis yang baik,” sebutnya.