JAKARTA, beritapalu.ID | UN Women dan Women’s Research Institute (WRI) menyelenggarakan Forum Nasional “Lokal Bertindak, Nasional Berdampak: Kolaborasi untuk Kepemimpinan Perempuan dalam Transisi Energi dan Keadilan Iklim” untuk mempertemukan perempuan pemimpin aksi iklim di komunitas dengan pemerintah, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih membuka forum dan menyoroti komitmen pemerintah dalam aksi iklim. Kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan tidak hanya dalam penyusunan kebijakan tetapi juga meningkatkan implementasi kebijakan. Pemerintah Indonesia telah memperkuat komitmen iklim melalui Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI).
Indonesia sebagai negara kepulauan rentan terhadap risiko dan dampak perubahan iklim. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.233 kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah Indonesia di tahun 2025, dengan banjir merupakan bencana paling sering terjadi (1.652 kejadian), diikuti cuaca ekstrem (714 kejadian).
Bencana dan perubahan iklim memberikan dampak berbeda bagi perempuan dan anak perempuan. Data UN Women dan UN DESA menunjukkan dalam skenario terburuk, perubahan iklim dapat mendorong 158,3 juta perempuan dan anak perempuan ke dalam kemiskinan ekstrem. Di beberapa negara, perempuan harus berjalan dengan jarak lebih jauh untuk mengambil air saat terjadi kelangkaan air dan kekeringan.
Forum menghadirkan perwakilan komunitas dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh yang telah berkontribusi pada solusi iklim melalui integrasi pengetahuan lokal dan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas.
Dwi Yuliawati, Head of Programmes UN Women Indonesia, menekankan bahwa perempuan bukan hanya kelompok paling terdampak tetapi aktor kunci perubahan. Solusi iklim transformatif memerlukan pemberdayaan perempuan sebagai pemimpin komunitas dan pengambil keputusan.
Sita Aripurnami, Executive Director Women Research Institute, menyatakan bahwa keberlanjutan krisis iklim memerlukan kolaborasi multi pihak yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, filantropi, sektor privat, pemerintah, dan organisasi internasional.
Forum diakhiri dengan penyusunan agenda bersama untuk tindak lanjut kolaborasi dan deklarasi kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia.
