JAKARTA, beritapalu.ID | Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan banyak pekerja, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan keras jajarannya: tidak ada toleransi untuk layanan publik yang bermasalah. Pesan itu disampaikan dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026).
“Saya menginginkan layanan tidak boleh bermasalah. Kondisi memang tidak mudah, dan saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang bermasalah, yang down, serta kontak informasi yang tidak bisa dijangkau,” tegasnya.
Yassierli menyebut layanan seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, dan pasar kerja sebagai fokus utama yang harus dapat diakses masyarakat secara cepat, mudah, dan responsif. Menurutnya, layanan publik yang bermasalah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap perlindungan dan program ketenagakerjaan — terlebih dalam situasi ekonomi yang masih penuh tekanan.
Ia meminta seluruh unit kerja di Kemnaker memperkuat koordinasi internal agar pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri, mengingat satu layanan publik kerap bergantung pada dukungan banyak unit sekaligus. “Kita perkuat kementerian ini sebagai nice place to grow. Pascalebaran, kita perkuat kerja sama. Satu layanan didukung oleh banyak unit kerja, sehingga saya berharap hal-hal ini menjadi modal kita,” ujarnya.
Selain pembenahan koordinasi, Yassierli juga mendorong pola kerja yang lebih efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan, sejalan dengan tantangan global yang terus berubah. Bagi Menaker, semua itu bermuara pada satu hal: memastikan pekerja dan pencari kerja tetap bisa mengakses layanan secara cepat, pasti, dan tanpa hambatan.
pojokPALU
pojokSIGI
pojokPOSO
pojokDONGGALA
pojokSULTENG
bisnisSULTENG
bmzIMAGES
rindang.ID
Akurat dan Terpecaya