Longki Djanggola Minta Pengelola Dapur MBG Bekerja Penuh Tanggung Jawab

PALU, beritapalu.ID | Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Longki Djanggola meminta pengelola dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) bekerja penuh tanggung jawab menyusul kasus keracunan yang terjadi di Banggai dan Kota Palu.

Longki memastikan ada prosedur standar operasional yang dilanggar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. Menurutnya, dalam operasionalnya, dapur ini melibatkan banyak pihak mulai dari perusahaan swasta, pelaku usaha daerah, TNI, Polri, hingga BIN.

“Setiap dapur dikepalai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta didampingi ahli gizi. Mereka bertugas memastikan penyiapan bahan baku, pengolahan, pemorsian, pengepakan, distribusi, dan kebersihan berjalan sesuai standar,” kata Longki dalam pernyataan resminya, Jumat (19/9/2025).

Politisi Gerindra ini menekankan semua bahan baku yang dipasok mitra harus diperiksa dengan teliti. Jika ditemukan bahan yang tidak layak konsumsi, harus segera ditolak dan diganti.

Setelah itu, lanjut dia, barulah bahan yang sehat dan bersih diproses hingga dimasak, diporsikan, dan didistribusikan. Proses waktu masak juga harus diperhatikan, jangan sampai makanan pagi dimasak sejak malam atau makanan sisa dipanaskan kembali.

“Yang ideal adalah makanan tersaji fresh from oven, agar aman dan layak konsumsi,” ujarnya.

Longki mengaku beberapa waktu lalu menemukan dapur yang tetap mengolah ikan yang sudah melek, padahal hal tersebut jelas berisiko. Akibatnya, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan.

“Bila semua prosedur dijalankan dengan benar, seharusnya tidak akan ada lagi kasus-kasus keracunan. Karena itu saya minta dengan sangat agar pengelola dapur bekerja penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Longki juga meminta pengelola untuk tidak lalai dan tidak bermain-main dengan nyawa anak-anak. Ia menyarankan agar pengelola menanamkan bahwa yang diberi makan adalah anak sendiri, sehingga muncul semangat menyiapkan yang terbaik.

Selain itu, Longki menyarankan agar ikan jenis tuna dan spesies sejenisnya seperti cakalang dan ekor kuning tidak lagi digunakan. Menurutnya, ikan-ikan tersebut bila sudah melek mengandung alergen tinggi yang bisa menyebabkan keracunan.

“Karena itu harus disortir satu per satu. Memang memakan waktu, tetapi jauh lebih aman untuk memastikan dapur memproduksi makanan yang higienis,” jelasnya.

Longki menegaskan jangan sampai kasus ini terus berulang. Bila ada satu dapur bermasalah lebih dari satu kali, perlu dipertimbangkan pemutusan kerjasamanya.

“Bahkan, kasus keracunan massal bisa saja masuk ke ranah hukum bila ada orang tua yang tidak puas,” katanya.

Anggota DPR ini menyebut program makanan bergizi gratis merupakan program yang harus didukung bersama untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi masa depan, sebagaimana selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto. (afd/*)