Sulteng

Kemenkum dan ATR/BPN Sulteng Satukan Kekuatan, Posbankum Jadi Garda Terdepan Penyelesaian Konflik Pertanahan

×

Kemenkum dan ATR/BPN Sulteng Satukan Kekuatan, Posbankum Jadi Garda Terdepan Penyelesaian Konflik Pertanahan

Sebarkan artikel ini
Pertemuan ini menjadi langkah strategis kedua instansi untuk membangun sinergi yang lebih konkret dalam mendekatkan layanan pertanahan dan bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Foto: Humas Kemenkum Sulteng

PALU, beritapalu.id – Persoalan pertanahan yang kerap menjadi pengaduan masyarakat membutuhkan penanganan yang terkoordinasi, terarah, dan memberikan kepastian hukum. Menjawab tantangan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) bersama Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam mengoptimalkan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai garda terdepan pelayanan dan penyelesaian awal persoalan hukum pertanahan di tengah masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Hendrik Pagiling, bersama Kepala Kanwil ATR/BPN Sulteng, Indera Imanuddin, di ruang kerja Kepala Kanwil ATR/BPN Sulteng, Senin (16/11/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis kedua instansi untuk membangun sinergi yang lebih konkret dalam mendekatkan layanan pertanahan dan bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Hendrik Pagiling menegaskan bahwa keberadaan 2.017 Posbankum yang telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah merupakan potensi besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Posbankum tidak hanya diharapkan menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi dan konsultasi hukum, tetapi juga menjadi pintu pertama dalam mengidentifikasi, memetakan, dan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan hukum, termasuk pengaduan dan perselisihan pertanahan.

“Kami ingin Posbankum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk memperoleh solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Dengan dukungan ATR/BPN, kami ingin memperkuat kemampuan paralegal agar masyarakat yang menghadapi sengketa, pengaduan, maupun persoalan administrasi pertanahan mendapatkan informasi dan diarahkan pada mekanisme penyelesaian yang tepat,” ujar Hendrik.

Menurutnya, persoalan pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari sengketa batas tanah, tumpang tindih kepemilikan, persoalan sertifikat, hingga ketidakjelasan status bidang tanah membutuhkan pemahaman hukum dan informasi administrasi pertanahan yang benar.

Karena itu, Hendrik mendorong keterlibatan aktif ATR/BPN Sulteng dalam optimalisasi Posbankum, khususnya melalui penyuluhan hukum dan peningkatan kapasitas paralegal. Dengan dukungan tenaga dan pengetahuan teknis dari ATR/BPN, paralegal di desa dan kelurahan diharapkan memiliki pemahaman lebih baik dalam mengarahkan masyarakat menghadapi persoalan pertanahan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Indera Imanuddin menyambut positif peluang kolaborasi tersebut. Sinergi antara Kemenkum dan ATR/BPN dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat mengenai persoalan pertanahan, sekaligus memahami jalur penyelesaian yang dapat ditempuh. Kolaborasi ini juga membuka ruang koordinasi agar pengaduan masyarakat dapat diarahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan sesuai substansi permasalahannya.

“Kami menyambut baik inisiatif Kanwil Kemenkum Sulteng untuk mengoptimalkan Posbankum melalui kolaborasi dengan ATR/BPN. Persoalan pertanahan membutuhkan pemahaman yang tepat, baik dari sisi hukum maupun administrasi pertanahan. Kami siap membangun sinergi dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, sehingga pengaduan yang muncul dapat dipahami sejak awal dan diarahkan melalui mekanisme penyelesaian sesuai kewenangan yang berlaku,” ungkap Indera.

Kedua pihak memandang bahwa Posbankum dapat menjadi simpul awal koordinasi penyelesaian persoalan pertanahan di tingkat masyarakat. Melalui mekanisme konsultasi, identifikasi permasalahan, fasilitasi komunikasi, dan rujukan kepada instansi berwenang, masyarakat diharapkan tidak lagi kebingungan dalam menentukan langkah ketika menghadapi persoalan hukum terkait tanah.

Salah satu bentuk konkret penguatan sinergi yang dibahas adalah pelibatan ATR/BPN dalam kegiatan penyuluhan hukum dan Pelatihan Paralegal secara serentak. Materi mengenai hukum pertanahan, administrasi sertifikasi, status hak atas tanah, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan diharapkan menjadi bagian penting dalam peningkatan kompetensi paralegal Posbankum.

Selain itu, kedua instansi juga menjajaki penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai landasan penguatan kolaborasi kelembagaan. Kerja sama tersebut diharapkan mencakup pertukaran informasi dan data dukung, koordinasi penanganan pengaduan, penyuluhan hukum, peningkatan kapasitas paralegal, serta optimalisasi layanan hukum bagi masyarakat.

Hendrik turut menekankan bahwa penguatan Posbankum harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Dengan dukungan ATR/BPN, Posbankum diharapkan mampu membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya, memperoleh informasi yang akurat, serta menemukan jalur penyelesaian yang tepat tanpa menimbulkan persoalan hukum baru.

Sementara itu, Indera Imanuddin menunjukkan keterbukaan terhadap penguatan kerja sama lintas instansi tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Melalui kolaborasi yang terbangun, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh akses informasi dan mengetahui mekanisme penyelesaian persoalan pertanahan berdasarkan kewenangan ATR/BPN.

Kolaborasi ini sekaligus menjadi wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan 2.017 Posbankum sebagai jaringan layanan hingga pelosok desa dan kelurahan, serta dukungan keahlian ATR/BPN dalam bidang pertanahan, kedua instansi bertekad mendorong penyelesaian pengaduan dan perselisihan pertanahan secara lebih terstruktur, terukur, dan berkeadilan.

Bukan sekadar membangun koordinasi antarlembaga, Kemenkum dan ATR/BPN Sulteng ingin memastikan masyarakat memiliki tempat untuk mengadu, memperoleh penjelasan, dan menemukan arah penyelesaian ketika menghadapi persoalan pertanahan.

Posbankum diharapkan menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan layanan pertanahan yang berwenang, demi menghadirkan kepastian hukum hingga ke pelosok Sulawesi Tengah.

Editor: beritapalu
Penulis: Redaksi
Tanggal: Senin, 16 Nov 26
Untuk update berita di beritapalu.id, ikuti saluran kami di sini: Saluran WhatsApp