PALU, beritapalu.id – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P., memimpin rapat koordinasi monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Jumat (13/11/2026).
Rapat ini mengkaji hasil evaluasi terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Palu sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu dibenahi agar program berjalan sesuai standar.
Dalam arahannya, Imelda menyoroti sejumlah temuan lapangan, mulai dari sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), penyimpanan dan pengolahan bahan makanan, hingga kebersihan tempat pencucian serta penyimpanan wadah makanan (ompreng). Ia meminta masing-masing pengelola SPPG segera menindaklanjuti kekurangan tersebut agar kualitas dan keamanan pangan bagi penerima manfaat tetap terjamin.
Selain itu, ia menyoroti minimnya fasilitas penyaring lemak (grease trap) di area dapur yang krusial untuk pengelolaan limbah sesuai ketentuan. Rapat juga membahas laporan mengenai petugas SPPG yang tidur di area dapur melewati batas waktu ketentuan.
Merespons hal itu, Imelda menginstruksikan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan kepatuhan operasional di lapangan.
Di sektor kebersihan dan sanitasi, pengelola SPPG diminta memilah sampah organik dan anorganik serta berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar pengangkutan sampah berjalan lancar.
“Pemasangan penyaring (filter) pada keran air pencuci bahan makanan, seperti sayuran dan daging ayam, juga ditekankan untuk meminimalkan risiko kontaminasi selama proses persiapan,” kata Imelda.
Sementara itu, untuk mengantisipasi pemadaman listrik yang berpotensi merusak bahan makanan beku, pengelola SPPG didorong menyiapkan generator set (genset) berkapasitas memadai.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan kesiapannya mendampingi pengawasan secara menyeluruh—mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga pengambilan sampel makanan di SPPG—dengan dukungan anggaran pengawasan yang telah dialokasikan untuk tahun 2027.
Lebih lanjut, Imelda menegaskan agar seluruh pengelola dan mitra SPPG mematuhi standar operasional prosedur (SOP),terutama terkait ketepatan waktu distribusi. Ia juga mengimbau pengelola rutin berkonsultasi dengan tenaga kesehatan maupun ahli gizi terdekat dalam menyusun standar menu agar kandungan gizinya sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kota Palu berharap seluruh pengelola dan mitra SPPG segera membenahi temuan lapangan serta meningkatkan standar kebersihan, keamanan pangan, dan profesionalisme pengelolaan dapur agar manfaat Program MBG dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
