JAKARTA, beritapalu.ID | Indonesia disebut memiliki peluang penciptaan green jobs yang sangat besar di sektor energi terbarukan, dengan proyeksi mencapai 6,31 hingga 10,19 juta lapangan kerja bersih pada tahun 2060, namun kesiapan ekosistem pendukung masih menjadi hambatan utama.
Studi terbaru Koaksi Indonesia berjudul “Kesiapan Pasar Tenaga Kerja dalam Pengembangan Green Jobs di Sektor Energi Terbarukan” menunjukkan potensi besar tersebut berasal dari proyeksi lonjakan kapasitas pembangkit listrik yang mencapai 474,06 hingga 687,75 GW pada tahun 2060 berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060.
Kontribusi terbesar berasal dari subsektor energi surya yang diproyeksikan menciptakan 1,86–4,57 juta pekerjaan, diikuti tenaga air dengan 1,79–2,36 juta pekerjaan.
Manajer Kebijakan dan Advokasi Koaksi Indonesia Azis Kurniawan mengatakan, “Di tengah target ambisius pemerintah untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dalam RUKN 2025–2060 terbuka peluang besar penciptaan green jobs.”
Namun, studi ini mengungkap paradoks “tenaga kerja siap, tapi sulit direkrut”, di mana lulusan pendidikan formal memiliki ijazah relevan, namun sering gagal memenuhi standar operasional industri karena kurangnya kedalaman keterampilan teknis dan “logika teknik” untuk memecahkan masalah nyata di lapangan.
Azis menjelaskan, “Industri menghadapi hambatan besar dalam mengisi posisi spesialis karena keterbatasan pengalaman praktis serta minimnya ketersediaan sertifikasi domestik spesifik. Ketidakpastian regulasi terkait sistem kuota instalasi juga menghambat perencanaan pengembangan sumber daya manusia secara jangka panjang.”
Temuan lain menunjukkan implementasi prinsip transisi berkeadilan dan Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) masih berada pada tahap kritis, dengan representasi perempuan masih di bawah 15 persen dan penyerapan tenaga kerja disabilitas di bawah standar.
Koaksi Indonesia merekomendasikan pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) untuk memasukkan kategori green jobs secara eksplisit, penguatan ekosistem keterampilan melalui skema “link and match” antara industri dan lembaga pendidikan, serta pendorongan prinsip transisi berkeadilan dengan standar khusus upah pekerjaan hijau dan jaminan sosial portabel.
Organisasi ini juga menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan pengembangan tenaga kerja hijau berbasis potensi lokal agar peluang transisi energi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh angkatan kerja Indonesia.
