Pemkot Palu Gandeng Arkom Indonesia, Tata Permukiman Pascabencana Berbasis Komunitas

PALU, beritapalu.ID | Pemerintah Kota Palu menjalin kolaborasi dengan Arsitek Komunitas (Arkom)  Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka mendukung program penataan dan pembangunan kawasan permukiman berbasis komunitas, khususnya sebagai bagian dari proses rekonstruksi pascabencana di Kota Palu. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin di ruang kerjanya, Jumat (6/3/2026).

Direktur Arkom Indonesia, Yuli Kusworo menjelaskan, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sejumlah program yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kota Palu, termasuk program rekonstruksi pascabencana berbasis komunitas di kawasan Mamboro Perikanan yang mendapat banyak apresiasi karena melibatkan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Program rekonstruksi pascabencana berbasis komunitas yang kami jalankan di kawasan Mamboro Perikanan melalui relokasi mandiri kolektif mendapat banyak apresiasi. Namun demikian, di Kota Palu masih terdapat sejumlah persoalan permukiman yang perlu menjadi perhatian bersama, termasuk masyarakat yang hingga kini masih menempati hunian sementara,” jelas Yuli.

Sebagai langkah awal, Arkom Indonesia berencana memulai program percontohan pada 2026 di kawasan Kampung Baru. Dalam program tersebut, masyarakat akan diorganisir dalam kelompok-kelompok komunitas yang berperan aktif dalam perencanaan penataan kawasan permukiman yang lebih tertata, aman, dan layak huni.

“Ketika masyarakat sudah siap dan terorganisir dengan baik, mereka akan bersama-sama menyusun perencanaan penataan kawasan yang baru. Dengan demikian, berbagai program pembangunan dapat masuk secara lebih terarah dan tepat sasaran,” tambahnya.

Yuli menegaskan, MoU yang ditandatangani bersama Pemkot Palu menjadi payung kerja sama bagi pelaksanaan berbagai program prioritas daerah, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni. Sebagai tindak lanjut, kerja sama tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Tata Ruang, serta perangkat daerah lainnya.

Melalui kolaborasi ini, penataan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas hunian masyarakat di Kota Palu diharapkan dapat berjalan lebih optimal dengan menempatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan kota.