PALU, beritapalu.ID | Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka Program Magang Nasional Batch III dengan periode pendaftaran 4–7 Desember 2025. Program ini menyediakan 353 kuota nasional bagi lulusan Strata Satu (S1) di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan magang dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, mulai 16 Desember 2025 hingga 15 Juni 2026.
Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan uang saku setara Upah Minimum Provinsi, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan JKK–JKM, dan sertifikat resmi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Rakhmat Renaldy menyatakan bahwa program ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mencetak generasi muda yang unggul, berintegritas, dan siap bersaing di era transformasi digital.
“Program Magang Nasional ini bukan sekadar kegiatan belajar biasa, tetapi merupakan investasi strategis bagi masa depan sumber daya manusia. Kami di Kanwil Kemenkum Sulteng sangat mendorong lulusan S1 di Sulawesi Tengah agar tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini,” ujar Rakhmat Renaldy, Kamis (4/12/2025).
Rakhmat menambahkan bahwa peserta magang akan mendapatkan pengalaman langsung di lingkungan kerja Kementerian Hukum yang dinamis dan profesional, serta terlibat dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam program magang akan memberikan perspektif segar dalam peningkatan kualitas layanan publik. Program ini juga menjadi “laboratorium nyata” untuk mengasah kedisiplinan, etos kerja, serta kemampuan komunikasi dan administrasi pemerintahan.
Kanwil Kemenkum Sulteng terus aktif menyosialisasikan peluang ini kepada mahasiswa tingkat akhir, alumni baru, dan komunitas pemuda di berbagai daerah di Sulawesi Tengah agar kesempatan magang dapat diakses secara merata.
Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi maganghub.kemnaker.go.id. Proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan objektif sesuai ketentuan nasional.
Kanwil Kemenkum Sulteng berharap para lulusan S1 dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui penguatan kualitas SDM di sektor hukum dan pemerintahan.
