Sulteng Berpeluang Akselerasi Transisi Energi,  Cadangan 3.597 MW

PALU, beritapalu.ID | Sulawesi Tengah berpeluang mengakselerasi transisi energi dan mendorong tumbuhnya ekonomi hijau dengan cadangan energi terbarukan mencapai 3.597,1 megawatt (MW). Namun, diperlukan dukungan konkret pemerintah pusat untuk mempercepat transisi energi tersebut.

Hal ini terungkap dalam kajian CERAH “Menakar Kesiapan Daerah untuk Transisi Energi” yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan bertajuk “Mendorong Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan: Dari Tata Kelola Mineral Kritis Daerah hingga Peluang Green Jobs di Sulawesi Tengah” di Palu, Kamis (27/11/2025).

Kajian yang menyasar empat daerah, yakni Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah ini menunjukkan bahwa Sulteng memperoleh nilai 138 dari total 240, yang berarti pemprov wilayah ini telah menyadari pentingnya transisi energi untuk masa depan.

Executive Director CERAH, Agung Budiono, menjelaskan bahwa Pemprov Sulteng paham bahwa batu bara menimbulkan dampak kesehatan dan lingkungan yang serius serta tidak berkelanjutan secara ekologis maupun ekonomi.

“Permasalahannya, batu bara masih dianggap lebih murah dan mudah diakses, sehingga menjadi tantangan utama dalam percepatan transisi energi,” katanya.

Program Energi Terbarukan

Mengacu laporan CERAH, Pemprov Sulteng telah mengembangkan sejumlah pembangkit listrik energi terbarukan, seperti air, biomassa, dan surya. Pemprov juga menjalankan program pemasangan meteran listrik subsidi untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat. Sementara bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik, pemprov memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (PLTSHE).

Sayangnya, terdapat kendala keberlanjutan program tersebut. Setelah diserahkan ke masyarakat, tanggung jawab pemeliharaan PLTSHE tidak lagi menjadi tanggung jawab pemprov. Padahal, kapasitas teknis dan anggaran masyarakat untuk merawatnya sangat terbatas. Kondisi ini berujung pada kerusakan dini fasilitas tersebut, yang turut menghambat pencapaian target elektrifikasi dan transisi energi yang inklusif.

Kebijakan Pusat Tidak Sejalan

Tantangan transisi energi di Sulawesi Tengah semakin besar karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak sejalan. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 masih mengizinkan pemanfaatan PLTU khusus bagi industri (captive). Akibatnya, 12 unit PLTU captive berkapasitas 5 gigawatt (GW) di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) masih mendominasi sistem energi Sulawesi Tengah.

Imbasnya, bauran energi terbarukan di wilayah ini hanya mencapai 9,83 persen, turun dari 10,4 persen pada 2024, dan jauh di bawah target 30,51 persen pada 2025 dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2019-2050. Padahal tanpa memasukkan PLTU captive, bauran energi di Sulawesi Tengah telah mencapai sekitar 40 persen.

“Operasional PLTU industri ini membuat Sulawesi Tengah mengalami kenaikan emisi gas rumah kaca hingga 47.091 gigagram setara karbon dioksida (GgCO₂eq) pada 2023, dan 94 persen di antaranya berasal dari sektor energi. Pemerintah daerah mengakui pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan IMIP, namun kewenangan mereka terbatas hanya pada pemantauan dan inventarisasi emisi karbon karena izin pengelolaan industri berada di tangan pemerintah pusat,” tambah Agung.

Rendahnya Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Hasil riset INDEF “Strategi Penguatan Tenaga Kerja dalam Era Mineral Strategis: Dampak terhadap Pasar Kerja dan Arah Peningkatan Kualitas Pekerja” mengungkapkan, meski turut mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi 41,18 persen pada 2024, penyerapan tenaga kerja lokal oleh hilirisasi nikel justru rendah.

Lonjakan tenaga kerja IMIP dari 35 ribu pada 2020 menjadi 85 ribu pada 2025, hanya 18 persen pekerja industri yang berasal dari kabupaten. Porsi pekerja formal di Sulawesi Tengah juga hanya 34-37 persen, bahkan pekerja outsourcing dan kontrak jangka pendek mendominasi struktur tenaga kerja.

Direktur INDEF, Eko Listiyanto, menegaskan bahwa Sulteng menempati posisi strategis, bukan hanya karena menjadi pusat mineral namun juga ekonomi hijau.

“Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas tenaga kerja menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diatasi oleh pemerintah,” tegasnya.

Peluang Green Jobs

Koaksi Indonesia menilai Sulteng berpeluang membuka lapangan pekerjaan hijau (green jobs) yang sangat besar. Manajer Kebijakan dan Advokasi Koaksi Indonesia, A Azis Kurniawan, mengungkapkan bahwa isu tenaga kerja dalam ekonomi hijau tidak hanya terkait penciptaan lapangan kerja, tetapi juga transformasi keterampilan (reskilling).

“Green jobs tidak hanya soal keberlanjutan dan efisiensi, tetapi juga terkait jenis pekerjaan yang akan hilang dan muncul. Sektor tambang di Sulteng misalnya, suatu saat akan habis. Di sisi lain, energi terbarukan sendiri menawarkan sekitar 500 ribu peluang kerja, terutama tenaga teknis, dan itu baru satu sektor,” ujar Aziz.

Aziz menegaskan bahwa penguatan green jobs di Sulteng membutuhkan peran aktif pemerintah daerah. Tantangan Sulteng bukan hanya kapasitas SDM, tetapi juga kompleksitas ekosistem daerah.

“Pertanyaannya adalah bagaimana Sulteng bisa benar-benar menghasilkan lapangan kerja hijau? Setiap sektor sebenarnya punya potensi, tapi butuh produktivitas, efisiensi, dan kolaborasi. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, swasta, masyarakat sipil, kampus, dan industri harus bergerak bersama. Semua tempat bisa menjadi ranah green jobs, asalkan difasilitasi oleh kebijakan dan ekosistem yang tepat,” jelasnya.