YTM Desak Evaluasi Menyeluruh Fasilitas Penyimpanan Tailing di IMIP Morowali

PALU, beritapalu.ID | Yayasan Tanah Merdeka (YTM) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh pengelolaan Fasilitas Penyimpanan Tailing di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menyusul kembali terjadinya longsor Fasilitas Penyimpanan Tailing Kering (Dry-Stack Tailings) di IMIP, Rabu (18/2/2026).

Peristiwa terjadi di IMIP 9, lokasi Fasilitas Penyimpanan Tailing Kering dari PT QMB New Energy Materials, anak usaha dari GEM Co Ltd asal Tiongkok. Akibatnya, pekerja meninggal dunia dan beberapa alat berat tertimbun longsor tailing.

Direktur Pelaksana YTM, Richard Fernandez Labiro, menyatakan ini adalah peristiwa kedua yang menimpa PT QMB. Pada Maret 2025, peristiwa longsor terjadi di areal pembuangan tailing PT QMB dan menewaskan tiga pekerja kontraktor.

PT QMB adalah perusahaan yang mengolah bijih nikel kadar rendah dengan teknologi Pelindian Asam Bertekanan Tinggi (High Pressure Acid Leaching/HPAL) untuk menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), bahan baku baterai kendaraan listrik. PT QMB diperkirakan menghasilkan tailing 14,4 juta ton hingga 19,2 juta ton per tahun.

YTM mencatat bahwa PT QMB adalah satu dari lima perusahaan yang menggunakan teknologi HPAL untuk memproduksi MHP di IMIP dengan kapasitas produksi total 251.000 ton MHP per tahun dan menghasilkan tailing 37,65 juta hingga 50 juta ton per tahun.

Pada 2026, kapasitas produksi MHP diperkirakan mencapai 413.000 ton per tahun dengan total volume tailing yang dihasilkan mencapai 61,95 juta hingga 82,6 juta ton per tahun.

YTM menganggap bahwa teknologi HPAL menghasilkan tailing berupa limbah sangat korosif dan beracun karena proses HPAL menggunakan asam sulfat yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Tailing dapat melepaskan kromium heksavalen yang mengakibatkan penyakit pernapasan dan risiko kanker.

Pembangunan Fasilitas Penyimpanan Tailing juga dinilai tidak menghitung risiko bencana di Morowali. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali (2019-2039) menyebut Kecamatan Bahodopi, lokasi IMIP beroperasi, adalah “kawasan rawan bencana” gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.

YTM mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan pengelolaan Fasilitas Penyimpanan Tailing di IMIP dapat menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja dan warga. Pemerintah juga diminta menghentikan perizinan proyek-proyek HPAL baru mengingat volume tailing yang dihasilkan memerlukan ruang lebih luas.

Selain itu, YTM mendesak dilakukan investigasi independen untuk mencari penyebab kegagalan Fasilitas Penyimpanan Tailing di IMIP.