PALU — Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menyambut kunjungan Tim Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) di Kota Palu, Senin (31/8/2026).
Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pengelolaan persampahan dan kualitas pelayanan lingkungan di daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor Wali Kota Palu itu dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, World Bank, sejumlah pimpinan OPD, serta pihak terkait lainnya.
Kunjungan Tim LSDP dilakukan untuk menindaklanjuti hasil verifikasi teknis, menilai kesiapan Pemerintah Kota Palu dalam pelaksanaan program, sekaligus memvalidasi data dan kondisi pengelolaan persampahan di daerah.
Hadianto menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan Tim LSDP terhadap upaya Kota Palu dalam membenahi pengelolaan sampah.
Menurutnya, perhatian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus membangun kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Ini adalah sebuah perhatian yang akan mendorong kami untuk terus memperkuat berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, sekaligus semakin menguatkan kesadaran masyarakat,” ujar Hadianto.
Ia berharap kunjungan tersebut menghasilkan masukan konstruktif yang dapat membantu Pemerintah Kota Palu memenuhi target pengelolaan lingkungan dan persampahan, baik target nasional maupun daerah.
Hadianto juga menekankan pentingnya setiap daerah terus berubah dan menunjukkan kemajuan dalam pembangunan. Karena itu, masukan dari Tim LSDP dinilai penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya pengelolaan sampah.
“Ini menjadi momen bagi kami untuk menerima masukan yang berarti agar semakin memenuhi ekspektasi, khususnya saat ini Bapak Presiden memberikan atensi yang sangat besar terhadap pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah,” katanya.
Kota Palu merupakan salah satu dari sekitar 30 pemerintah daerah yang menjadi lokasi Program LSDP. Program tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
