PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan masyarakat di tingkat tapak.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyerahkan bantuan sarana dan prasarana (sarpras) pengendalian karhutla kepada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Penyerahan secara simbolis dilakukan di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, seusai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026).
Bantuan tersebut berupa jet shooter, alat pemadam api ringan (APAR), masker, baju antapi, helm, pemukul api, sepatu tahan api, dan sarung tangan.
Secara simbolis, bantuan diterima perwakilan MPA Desa Lumbudolo, yang berada di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banawa Lalundu.
Sarpras akan didistribusikan melalui 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, terdiri dari 13 KPH dan satu Taman Hutan Raya (Tahura).
Selain MPA, dukungan peralatan juga diarahkan kepada kelompok tani dan Brigade Pengendalian Karhutla (Brigdalkarhutla) di masing-masing wilayah KPH.
Distribusi diprioritaskan ke wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi, di antaranya Kabupaten Morowali, Morowali Utara, Poso, dan Tojo Una-Una.
Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Susanto, mengatakan penggunaan peralatan yang bersifat portabel memungkinkan masyarakat dan petugas melakukan penanganan awal secara lebih cepat.
“Peralatan yang bersifat portable memungkinkan penanganan dilakukan lebih cepat, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. Kecepatan penanganan menjadi penting untuk mencegah api berkembang dan meluas,” kata Susanto di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Terhubung Program REDD+
Penguatan sarpras pengendalian karhutla tersebut merupakan bagian dari agenda Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) di Sulawesi Tengah.
Pengadaan peralatan bersumber dari skema Results-Based Payment (RBP) Green Climate Fund (GCF), yakni pendanaan berbasis capaian atas upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Dalam program tersebut, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah bersama Kemitraan sebagai lembaga perantara program RBP REDD+ juga mendorong penguatan kelembagaan masyarakat.
Rencananya, akan dibentuk dua kelompok MPA di masing-masing KPH serta Brigdalkarhutla sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla.
Selain itu, pembangunan posko Crisis Response Unit juga difasilitasi di empat wilayah, yakni Morowali Utara, Banggai, Poso, dan Ampana.
Posko tersebut diharapkan menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan untuk mempercepat respons ketika terjadi kebakaran.
