PALU, beritapalu.ID | Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menegaskan, Pemerintah Kota Palu siap menjembatani aspirasi masyarakat Poboya terkait keberadaan pertambangan di wilayah itu. Hal tersebut disampaikan usai menerima sejumlah tokoh masyarakat Poboya dan lingkar tambang di ruang kerjanya, Jumat (22/8/2025).
Hadianto mengatakan, pemerintah kota memahami keresahan warga atas keberadaan tambang, meski wilayah Poboya termasuk dalam kontrak karya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Pemerintah Kota Palu siap menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak-pihak terkait. Kami ingin semua pihak duduk bersama untuk membicarakan jalan terbaik,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah kota pada prinsipnya mendukung adanya tambang rakyat selama pengelolaannya sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. “Kalau kita meminta perusahaan mengelola dengan benar, maka tambang rakyat juga harus dikelola dengan benar. Jangan sampai tambang rakyat justru lebih merusak,” kata Hadianto.
Sebagai langkah tindak lanjut, ia menugaskan Bagian Hukum Setda Kota Palu untuk mempelajari regulasi terkait serta berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Upaya itu dimaksudkan agar masyarakat bisa memiliki dasar hukum jelas dalam memperoleh wilayah pertambangan rakyat (WPR).
Selain itu, Pemkot Palu akan menggelar pertemuan lanjutan dengan PT Citra Palu Mineral (CPM) sebagai pemegang kontrak karya bersama perwakilan masyarakat Poboya pada 3 September 2025. “Kami ingin semua pihak terlibat dan memastikan proses ini berjalan baik, serta tetap menjaga kondusifitas di wilayah Poboya,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat Poboya mendatangi Kantor Wali Kota Palu untuk menyampaikan aspirasi terkait tambang. Tokoh itu antara lain Ketua Koperasi Produsen Poboya Mosinggani Sofyar, mantan anggota DPRD Kota Palu Sofyan dan Aidil Djanggola, tokoh pemuda dan perempuan Poboya.
Mereka menyatakan dukungan agar masyarakat mendapatkan legalitas tambang rakyat yang sah, sekaligus dapat mengelola sumber daya dengan adil dan sesuai aturan. (afd/*)
