Ketimpangan di Sulteng Turun Akibat Pelambatan Pengeluaran RT

PALU, beritapalu | Setelah acara diseminasi utama untuk Laporan Diagnostik Ketimpangan di Indonesia di Hotel Novotel Jakarta Cikini pada 14 November 2023 lalu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengadakan diseminasi lokal di Palu, Sulawesi Tengah, pada Kamis, 27 Juni 2024 di Palu.

Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan temuan utama dari laporan kepada pemangku kepentingan, ahli, LSM lokal, dan lembaga penelitian.

Tim LPEM FEB UI mempresentasikan temuan dari laporan diagnostik diikuti dengan komentar dan rekomendasi dari para ahli yang berkompeten. Tujuannya adalah untuk mendorong diskusi terbuka tentang ketimpangan di Indonesia dan menambahkan perspektif lokal untuk merancang intervensi kebijakan yang efektif di tingkat provinsi dan kabupaten.

Sesi dimulai dengan presentasi dari Muhammad Hanri (Kepala Kelompok Penelitian Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja di LPEM FEB UI) dan pembahas dari Universitas Tadulako, Dr. Haerul Anam, SE, MP, Prof. Dr. rer. pol. Patta Tope, SE, dan Dr. Mohamad Ichwan, S.E., M.Kes.

Sesi ini membahas temuan utama dari Laporan Diagnostik Ketimpangan di Indonesia dan dinamika di Provinsi Sulawesi Tengah. Studi ini menemukan bahwa, serupa dengan tren nasional, tingkat ketimpangan di Sulawesi Tengah sedikit menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, ini terutama disebabkan oleh melambatnya pengeluaran per kapita di rumah tangga berpenghasilan tinggi daripada peningkatan di rumah tangga berpenghasilan rendah.

Dalam aspek tenaga kerja, lulusan SMK juga memiliki persentase tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan latar belakang pendidikan lainnya.

LPEM FEB UI mengumpulkan pejabat pemerintah, akademisi, dan pihak non-pemerintah untuk membahas akar masalah dan mendapatkan solusi yang layak bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan.

Rekomendasi dari sesi ini akan menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih inklusif untuk memerangi ketimpangan di Indonesia.

Muhammad Hanri dari LPEM FEB UI merekomendasikan beberapa kebijakan untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia yang meliputi: (1) Memperluas layanan dasar bagi rumah tangga di kuintil bawah melalui program bantuan sosial yang mencakup memperluas program yang ada dan meningkatkan efektivitas program-program tersebut; (2) Memfasilitasi formalisasi kegiatan ekonomi mengingat tingginya proporsi sektor informal di Indonesia yang menyebabkan kerentanan tinggi bagi pekerja terutama perempuan yang banyak bekerja di sektor informal. Formalisasi juga akan membantu penetrasi program sosial ke dalam sektor informal; dan (3) Mendorong pengembangan industri karena Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan. Pengembangan industri sangat penting karena dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menyerap bonus demografi Indonesia.

LPEM FEB UI mempresentasikan Laporan Diagnostik Ketimpangan di Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah. Tujuannya untuk memperkenalkan temuan utama dari laporan kepada mahasiswa universitas untuk mendorong diskusi terbuka tentang ketimpangan di Indonesia dan mengumpulkan perspektif dan opini mahasiswa tentang isu ketimpangan multidimensi.

Sesi dimulai dengan presentasi dari Calista Endrina Dewi dan Utomo Noor Rachmanto (Peneliti dari Kelompok Penelitian Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja di LPEM FEB UI) dan diikuti dengan sesi tanya jawab untuk mahasiswa. Pendapat dari mahasiswa yang terkumpul dalam sesi ini akan dimasukkan dalam laporan aktivitas dan mini brief yang dihasilkan oleh LPEM FEB UI.

Proyek ini didukung oleh Agence Française de Développement (AFD) didanai oleh Fasilitas Penelitian Uni Eropa tentang Ketimpangan (perpanjangan) dari Perpanjangan Fasilitas Penelitian tentang Ketimpangan yang dikoordinasikan oleh AFD dan didanai oleh Uni Eropa.

Perpanjangan ini akan berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik yang bertujuan mengurangi ketimpangan di empat negara: Afrika Selatan, Meksiko, Kolombia, dan Indonesia selama periode 2021-2025.

Laporan ini mengukur dan menyoroti lanskap ketimpangan di Indonesia di berbagai dimensi, termasuk ekonomi, pekerjaan, sosial, infrastruktur fisik, gender, dan aspek spasial. (afd/*)