HeadlineLingkunganSigi

Calon Hutan Adat To Kulawi Uma di Sigi Seluas 3.010,35 Hektare Jalani Verifikasi Teknis

×

Calon Hutan Adat To Kulawi Uma di Sigi Seluas 3.010,35 Hektare Jalani Verifikasi Teknis

Sebarkan artikel ini

SIGI, Beritapalu.id | Masyarakat Hukum Adat (MHA) To Kulawi Uma di Desa Banasu dan Desa Pelempea, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, mengusulkan calon Hutan Adat dengan total luas 3.010,35 hektare. Usulan tersebut telah menjalani tahapan verifikasi teknis (vertek) lapangan oleh Tim Terpadu Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan data usulan, MHA To Kulawi Uma di Desa Banasu mengajukan calon Hutan Adat seluas sekitar 1.951,93 hektare mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati Sigi Nomor 100.3-160 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi Uma di Banasu. Sementara itu, MHA To Kulawi Uma di Desa Pelempea mengajukan calon Hutan Adat seluas 1.058,42 hektare berdasarkan SK Bupati Sigi Nomor 100.3-159 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi Uma di Pelempea.

Dokumen usulan Hutan Adat dari masing-masing desa ditandatangani oleh Ketua Lembaga Adat Banasu, Demetrius L. Kana, dan Ketua Lembaga Adat Pelempea, Soleman Gola.

Sejak tahap awal, proses pengusulan di kedua desa didampingi oleh KARSA Institute. Pendampingan yang dilakukan meliputi pemetaan batas dan sistem zonasi wilayah adat, pendokumentasian kearifan tradisional, kajian sosial-ekonomi dan kelembagaan, fasilitasi penerbitan SK Bupati, penyusunan dokumen usulan, penguatan kelembagaan adat, hingga pendampingan teknis serta pengawalan vertek bersama Tim Terpadu.

Menurut KARSA Institute, pendampingan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan posisi MHA dalam memperjuangkan pengakuan serta perlindungan atas wilayah adat, termasuk kawasan hutan yang secara turun-temurun berkaitan erat dengan kehidupan sosial, budaya, dan penghidupan warga.

Direktur Eksekutif KARSA Institute, Rahmat Saleh, menilai vertek merupakan tahapan penting untuk memastikan seluruh persyaratan penetapan Hutan Adat diperiksa secara langsung dan objektif.

“Kami berharap hasil verifikasi teknis ini dapat menjadi dasar bagi proses tindak lanjut menuju penetapan Hutan Adat,” ujar Rahmat.

Di lapangan, Tim Terpadu memeriksa dua aspek utama, yakni subjek dan objek MHA. Verifikasi aspek subjek dilakukan untuk memastikan keberadaan dan identitas MHA, kelembagaan adat, serta dokumen pengakuan dan perlindungan MHA yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sigi.

Sementara itu, verifikasi aspek objek mencakup pemeriksaan wilayah adat dan calon Hutan Adat yang diusulkan, mulai dari batas wilayah, letak dan fungsi kawasan hutan, kondisi tutupan lahan, hingga aspek teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan ini memastikan usulan memiliki pijakan sosial, kelembagaan, administrasi, dan spasial yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah pemeriksaan subjek dan objek di kedua desa selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis oleh para pihak terkait sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan di lapangan.

Kepala Desa Pelempea, Vander Vein, mengapresiasi pelaksanaan vertek karena membuka ruang bagi masyarakat adat untuk menunjukkan langsung wilayah adat dan kawasan hutan yang selama ini dijaga berdasarkan aturan serta kearifan lokal.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Tim Verifikasi Teknis di Desa Pelempea. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk menunjukkan secara langsung keberadaan wilayah adat dan kawasan hutan yang selama ini dijaga berdasarkan aturan serta kearifan lokal. Kami berharap proses ini dapat memberikan kepastian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Desa Pelempea,” kata Vander Vein.

Dukungan juga disampaikan Camat Pipikoro, Oskar Welsi Losso, S.Sos., yang hadir menyaksikan penandatanganan berita acara tersebut.

“Kami dari Pemerintah Kecamatan Pipikoro menyambut baik pelaksanaan verifikasi teknis ini. Proses ini merupakan langkah penting dalam memastikan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat, sekaligus memberikan ruang bagi perlindungan wilayah adat dan kelestarian hutan. Kami berharap hasil verifikasi ini dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Selanjutnya, Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis akan menjadi bahan penyusunan laporan dan rekomendasi Tim Terpadu kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial untuk diproses lebih lanjut. KARSA Institute bersama masyarakat hukum adat berharap rangkaian proses ini berlanjut hingga terbitnya keputusan penetapan Hutan Adat, sehingga warga memperoleh kepastian hukum atas wilayahnya sekaligus tetap menjalankan peran menjaga kelestarian hutan. (iwn)

Editor: beritapalu
Penulis: Redaksi
Tanggal: Kamis, 19 Nov 26
Untuk update berita di beritapalu.id, ikuti saluran kami di sini: Saluran WhatsApp