PALU, beritapalu | Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin menghadiri Review Awal RPJMD dan Penguatan Integrasi Gender dalam RPJMD serta Renstra Perangkat Daerah 2025–2030 pada Senin (16/6/2025) di Hotel Best Western Coco, Kota Palu.
Kegiatan strategis ini terselenggara atas kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, dan Pemerintah Kota Palu, dengan fasilitasi dari Project BERANI II – UN Women.
Wakil Wali Kota Imelda menegaskan bahwa pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan merupakan langkah krusial untuk mencapai kesetaraan di berbagai sektor. Ia mengingatkan bahwa RPJMD dan Renstra perangkat daerah harus mencerminkan komitmen kuat terhadap inklusivitas gender.
“Kita hadir di sini untuk memastikan bahwa integrasi isu gender bukan sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi bagian utama dalam penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Ini adalah tahapan penting yang akan menentukan arah pembangunan Kota Palu ke depan,” ujarnya.
Wakil Wali Kota juga menyoroti data pembangunan yang menunjukkan bahwa kualitas hidup perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, termasuk dalam representasi politik dan tenaga kerja. Ia menargetkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ditekan hingga 0,14 pada akhir periode RPJMD 2030, serta peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai indikator keberhasilan pembangunan inklusif.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya strategi pengarusutamaan gender di seluruh sektor pemerintahan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga perlindungan sosial.
“Integrasi gender dan inklusi kelompok rentan harus menjadi arus utama dalam setiap aspek pembangunan, bukan hanya tanggung jawab satu dinas, melainkan seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Dalam penyusunan RPJMD yang responsif gender, Wakil Wali Kota menekankan perlunya koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam bidang kesetaraan gender. Pendekatan holistik yang berbasis data dianggap sebagai kunci keberhasilan integrasi gender dalam kebijakan daerah.
“Isu gender sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, kondisi ekonomi, dan konteks lokalitas. Oleh karena itu, solusi yang kita rumuskan harus berbasis data dan relevan dengan tantangan spesifik yang dihadapi masyarakat,” tandasnya.
Wawali Imelda mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan RPJMD 2025–2030 sebagai dokumen yang benar-benar berorientasi pada kesetaraan dan keadilan sosial, serta memastikan bahwa pembangunan inklusif di Kota Palu berjalan secara berkelanjutan. (afd/imr/*)
